SULTRATOP.COM, KENDARI – Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) mendorong jurnalis di Kota Kendari lebih peka terhadap isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (Gedsi) agar pemberitaan yang dihasilkan tidak bias, tidak menimbulkan stigma, serta tetap mengedepankan prinsip inklusivitas.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi yang digelar RPS bersama sejumlah media dan jurnalis Kota Kendari di salah satu hotel di Kendari, Selasa (11/8/2026) sore.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif BaKTI, Yusran. BaKTI merupakan organisasi masyarakat sipil yang berpusat di Makassar dan berfokus sebagai pusat pertukaran pengetahuan serta informasi pembangunan di 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Salah satu program yang dijalankan BaKTI berkaitan dengan isu inklusi, di antaranya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok marginal.
Dalam diskusi tersebut, Yusran menekankan pentingnya peran media dalam mengangkat isu-isu Gedsi. Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Peran media itu sangat urgent, apalagi jika membahas soal inklusi karena media bertindak sebagai pengawas independen,” kata Yusran di hadapan awak media.
Ia menilai, fungsi sosial kontrol media dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong perhatian publik dan pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi kelompok rentan dan marginal.
Sementara itu, Direktur RPS, Husnawati, mengatakan secara umum pemberitaan mengenai isu Gedsi di sejumlah media sudah cukup baik.
Namun, menurut dia, masih ditemukan penggunaan istilah atau frasa yang kurang tepat dalam pemberitaan di media cetak, daring, radio, maupun televisi.
Salah satunya penggunaan istilah “disabilitas” yang masih disandingkan dengan istilah “cacat” atau “tuna”.
“Penggunaan istilah tersebut perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan stigma,” katanya.
Husnawati berharap jurnalis dapat lebih cermat dalam memilih istilah ketika memberitakan isu penyandang disabilitas. Jurnalis juga diharapkan tidak sekadar menyalin istilah yang disampaikan narasumber, tetapi menyesuaikannya dengan bahasa yang lebih tepat dan inklusif.
Menurutnya, pemberitaan mengenai disabilitas tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi.
Dengan demikian, pemberitaan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Di tempat yang sama, Ketua AJI Kendari, Nursadah, menekankan pentingnya kepekaan jurnalis terhadap isu Gedsi. Kepekaan tersebut diperlukan agar produk jurnalistik yang dihasilkan tidak bias dan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas.
“Sehingga, melalui kegiatan ini, diharap mampu meningkatkan kapasitas dan pemahaman bersama antara insan media dan RPS,” pungkasnya. (B/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
Editor: Muhamad Taslim Dalma
