SULTRATOP.COM – Per 20 Februari 2026, tepat satu tahun duet Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua memimpin Sulawesi Tenggara (Sultra). Tahun pertama ini bukan sekadar hitungan kalender, melainkan fase penentu arah di mana fondasi pembangunan mulai diletakkan, prioritas dipertegas, dan komitmen kemajuan diuji langsung di lapangan.
Sejak awal pemerintahannya, ASR tampak memberi perhatian khusus pada berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan hingga pendidikan menjadi perhatian yang digarap secara paralel di tahun pertama.
Dengan masa pemerintahan 2025–2030 yang masih menyisakan empat tahun, ruang untuk memperkuat, memperluas, dan menyempurnakan berbagai langkah yang telah dirintis pada tahun pertama masih terbuka lebar.
Membangun Konektivitas, Bukan Ikon Megah
Di panggung politik daerah, bukan hal baru jika seorang kepala daerah di periode pertamanya berlomba meninggalkan jejak dalam bentuk bangunan megah berupa gedung representatif, monumen, atau proyek-proyek simbolik yang mudah dikenang dan kerap menjadi etalase menuju periode kedua. Namun pola itu tampaknya tidak menarik bagi ASR.
Alih-alih memburu proyek monumental yang kasat mata, ASR memilih membangun legacy dari sesuatu yang lebih mendasar: infrastruktur yang menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat. Proyek yang perlu dipahami bukan sekadar hamparan aspal, melainkan urat nadi ekonomi, akses pendidikan, hingga jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan warga.
Pilihan arah itu terlihat jelas hanya dua pekan setelah pelantikannya. Pada pekan pertama Maret 2025, ASR turun langsung meninjau kondisi Jalan Poros Andoolo–Tinanggea. Ia melihat dan merasakan sendiri kondisi ruas jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat: lubang, kerusakan, dan hambatan akses yang memperlambat aktivitas warga.
“Saya lihat banyak masyarakat yang tinggal di sini. Berarti pasti akan digunakan oleh masyarakat. Ya, ini harus diperbaiki. Nah Cuma gimana caranya kualitasnya jangan sampai asal-asal saja karena ini pasti mereka akan gunakan rutin,” ujar ASR di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Langkah ASR itu sejalan dengan salah satu dari delapan program unggulan dalam visi misinya yakni Jalan Mulus Antar Wilayah (JAMAAH). Total ada 10 ruas jalan yang jadi fokus pembangunan di tahun pertama ini dengan total panjang ruas jalan adalah 35,45 kilometer (km).
10 ruas jalan itu meliputi Rekonstruksi Jalan Motaha–Alangga (Konawe Selatan), Peningkatan Jalan Lambale–Ereke (Buton Utara), Peningkatan Jalan Polipolia–Batas Konawe Selatan (Konsel), Peningkatan Jalan Ronta–Lambale (Buton Utara), Peningkatan Jalan Sp. 3 Bubu–Ronta, Rehabilitasi Jalan Alangga–Tinanggea, Rehabilitasi Jalan Brigjen Katamso (Kendari), Rehabilitasi Jalan Pramuka (Kendari), Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kendari– Punggaluku, serta Rehabilitasi Jalan Made Sabara (Kendari).
Masa pelaksanaan umumnya berlangsung antara Mei hingga Desember 2025. Dari keseluruhan paket tersebut, sembilan proyek telah mencapai progres fisik 100 persen, sementara rehabilitasi Jalan Batas Kota Kendari–Punggaluku masih dalam tahap penyelesaian akhir dengan progres 94,79 persen.
Selain itu, ruas jalan lain yang juga masuk dalam peta pembangunan jalan di tahun pertama ini mencakup jalan di Kabupaten Muna: peningkatan jalan kawasan Labunti Bangun Sari dan peningkatan jalan kawasan Bonea – Kombungo – Labone Kecamatan Lasalepa.
Keberlanjutan Warisan Pembangunan
ASR menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlanjutan warisan pembangunan yang telah dirintis para pendahulunya. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah Penataan Kawasan Eks-MTQ di Kota Kendari, sebuah ruang publik representatif yang sebelumnya dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi.
Kawasan Eks-MTQ yang kini menjadi ikon kota dan ruang interaksi memiliki nilai strategis, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi. Di tahun pertama menjabat, ASR memolesnya jadi tertata, bersih, aman, dan hidup dengan berbagai aktivitas positif.
Gubernur ASR bahkan melakukan peninjauan langsung kondisi infrastruktur tugu di kawasan Eks-MTQ pada 21 November 2025. Ia mendapati banyak fasilitas yang sudah tidak berfungsi, mulai dari lampu penerangan, plafon yang rusak, hingga elemen struktur lain yang memerlukan perbaikan menyeluruh.
Kata ASR, kondisi tugu tersebut memang memprihatinkan. Karena itu, ASR melakukan renovasi total dan menatanya kembali sebagai destinasi wisata baru yang modern. Total ada lima paket yang dijalankan pada 2025 yakni: Rehabilitasi Gedung MTQ, Penataan Kawasan MTQ, Pembangunan Lapak UMKM Kawasan MTQ, Penataan Pedestrian Kawasan MTQ, dan Pemeliharaan Area Parkir MTQ.
Warisan lain dari Gubernur Ali Mazi yang turut menjadi perhatian ASR adalah Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak (RSJPDO) Oputa Yi Koo. Pada tahun pertama masa pemerintahannya, infrastruktur fisik yang megah ini dapat diimbangi dengan sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan kualitas layanan medis setingkat nasional.
Misalnya realisasi layanan BPJS: ASR memimpin penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPJS Kesehatan yang memungkinkan RS ini menerima pasien BPJS Kesehatan per 1 Desember 2025.
Hanya satu hari setelah MoU itu, pada 2 Desember 2025 sejarah baru dalam dunia medis di Bumi Anoa tercatat. Rumah sakit ini sukses melaksanakan operasi jantung perdana bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani ASR.
Hari itu, Tim medis RS Oputa Yi Koo langsung menangani empat pasien sekaligus dalam satu hari. Keempat pasien yang menjalani operasi pertama menggunakan fasilitas BPJS ini berasal dari wilayah yang beragam, membuktikan bahwa RS Oputa Yi Koo mulai menjadi rumah sakit rujukan regional di kawasan Sulawesi.
Tak hanya peninggalan Gubernur Ali Mazi, ASR juga menaruh perhatian pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas yang dibangun pada masa pemerintahan Nur Alam. ASR datang langsung meninjau RSUD itu pada 31 Oktober 2025.
ASR melihat beberapa bangunan maupun fasilitas yang sudah berusia cukup lama kini mengalami kerusakan serius, termasuk kebocoran saat hujan deras melanda.
“Nah, ini harus ditangani, tidak boleh tidak. Maka saya perintahkan kepada jajaran, terutama dinas-dinas terkait, untuk melakukan upaya perbaikan,” tegasnya.
Semua langkah itu mencerminkan kesinambungan pembangunan yang jadi kunci agar daerah terus bergerak maju. Memang sudah seharusnya apa yang sudah dirintis pada periode sebelumnya harus diperkuat, bukan diabaikan maupun diganti dengan monumen lain.
Proaktif Jemput Bola Program Pusat
Di tengah ketatnya persaingan “kue” anggaran nasional antar Pemerintah Provinsi, Gubernur ASR tampak bergerak proaktif dan tak hanya diam menunggu. Ini terlihat saat ia melobi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Saat menjamu Menteri Bahlil yang datang membuka Musda Golkar pada awal November 2025, ASR langsung mengusulkan percepatan pemerataan listrik di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan PLN.
Dalam pertemuan tersebut, ASR memaparkan bahwa di Sultra masih terdapat 50 desa yang belum teraliri listrik. Ia meyakinkan sang Menteri agar masyarakat di desa-desa tersebut bisa segera merasakan manfaat energi listrik sebagai penunjang aktivitas dan peningkatan kesejahteraan.
Bak gayung bersambut, saat membuka Musda, Bahlil langsung merespons positif. Ia berjanji akan menuntaskan persoalan listrik di 50 desa yang selama ini hidup dalam kegelapan.
“Tenang, Pak Gubernur. Sebelum 2027 berakhir, 50 desa itu sudah menyala (dialiri listrik),” tutur Bahlil disambut tepuk tangan peserta Musda.
Tak ingin menyia-nyiakan momentum, sehari kemudian, ASR langsung turun tangan mengawal janji Menteri Bahlil. Pada Senin sore, 3 November 2025, ASR menyambangi kantor Kementerian ESDM RI di Jakarta untuk membahas tindak lanjut teknis dari komitmen tersebut.
Kunjungan Gubernur ASR diterima langsung oleh Menteri Bahlil Lahadalia, didampingi Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno serta Dirjen Migas Laode Sulaiman.
Dalam pertemuan hangat itu, Gubernur ASR berhasil melobi percepatan pengaliran listrik ke 50 desa di Sultra yang akan dimasukkan ke dalam anggaran tahun 2026–2027.
Untuk mendukung percepatan program ini, Menteri Bahlil memerintahkan jajarannya di Kementerian ESDM agar segera mendata desa-desa di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang belum memiliki aliran listrik, sehingga perencanaan anggaran bisa dilakukan dengan lebih tepat dan menyeluruh.
Dorong UMKM Gairahkan Ekonomi
Pada tahun pertama kepemimpinannya, ASR menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi daerah. Komitmen itu tercermin dari sejumlah program pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat ruang usaha dan ekosistem ekonomi kerakyatan.
Salah satunya adalah pembangunan 100 lapak UMKM kuliner di kawasan Eks-MTQ Kendari yang rampung pada Desember 2025. Untuk proyek ini, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2025.
Dukungan lainnya untuk UMKM terwujud dalam program Modal Usaha untuk Ibu-ibu (Mantu) yang menyasar pelaku usaha perempuan skala kecil. Sebanyak 145 keluarga penerima manfaat (KPM) tersebar di lima daerah, yakni 40 KPM di Kolaka, 25 KPM di Kolaka Timur, 25 KPM di Konawe, 25 KPM di Kota Kendari, serta 30 KPM di Muna. Masing-masing penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp2,5 juta.
Memasuki penghujung tahun pertama pemerintahannya, tepat pada 30 Januari 2026, ASR juga meresmikan revitalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sodoha yang berlokasi di Kecamatan Kendari Barat.
Revitalisasi PPI tersebut dilaksanakan dalam dua tahap dengan total anggaran Rp7,3 miliar yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan 2025. Anggaran sebesar itu dianggap sepadan dengan efeknya. ASR mengakui keberadaan PPI bukan sekadar tempat sandar dan bongkar tangkap ikan, tetapi sebagai simpul ekonomi sekaligus pintu masuk bagi nilai perikanan sehingga keberadaannya menjadi nilai tambah bagi perekonomian.
Pekerjaan konstruksi PPI Sodoha meliputi rehabilitasi satu gedung kantor dan satu gedung cool storage, pembangunan empat gedung baru untuk pelayanan dan penjualan, pembangunan pagar kawasan PPI, serta penyediaan lapak-lapak penjualan ikan. Infrastruktur tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola perikanan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
ASR menyebut, Sultra memiliki potensi besar di sektor perikanan yang mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Pada 2025, produksi perikanan Sultra tercatat sebesar 264.883 ton. Menurutnya, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa dukungan infrastruktur dan pengelolaan yang baik.
Transformasi Pendidikan
Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur ASR terus mempercepat transformasi pendidikan melalui berbagai program strategis. Fokusnya mulai dari bantuan perlengkapan sekolah, program beasiswa, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, hingga pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan.
Salah satu program konkret adalah pengadaan 17.500 seragam sekolah gratis untuk siswa SMA sederajat yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi. Bantuan tersebut merupakan bagian dari realisasi program dalam visi misi ASR-Hugua yakni Perlengkapan dan Seragam Sekolah Gratis (Penggaris) yang bertujuan meringankan beban orang tua sekaligus memastikan siswa dapat mengikuti proses belajar dengan layak.
Selain Program Penggaris, Pemprov Sultra juga menyalurkan bantuan sarana pembelajaran seperti komputer, mobiler (perabot fungsional), peralatan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK), peralatan marching band, dan berbagai pengadaan pendidikan lainnya guna mendukung transformasi pembelajaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan fasilitas sekolah melalui dukungan anggaran APBN dan APBD, sehingga kualitas infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah terus ditingkatkan secara bertahap.
Kemudian, ASR juga mengalokasikan Rp3,5 miliar beasiswa untuk siswa miskin (kategori SMA, SMK, dan SLB) dengan total 2.500 penerima. Sementara beasiswa berprestasi internasional Rp100 juta (10 penerima) dan beasiswa berprestasi nasional Rp400 juta (160 penerima).
Dalam mendukung Program Sekolah Unggul Garuda yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto, ASR menunjukkan komitmen nyata. Sekolah Unggul Garuda merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang bertujuan menghadirkan pemerataan pendidikan unggulan hingga ke pelosok Indonesia.
Di Sultra, Sekolah Unggul Garuda dibangun di Desa Lebo Jaya, Kabupaten Konawe Selatan. Pemprov telah mengalokasikan lahan seluas sekitar 20 hektar untuk pembangunan sekolah tersebut, dengan luas bangunan kurang lebih 4 hektare. Saat ini, proses pembangunan masih berlangsung dan ditargetkan mulai menerima siswa pada Juli 2026.
Untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia, pemerintah juga telah menyiapkan 60 master teacher yang akan menjadi tenaga pengajar di Sekolah Unggul Garuda. Selain itu, penguatan partisipasi siswa SMP terus dilakukan agar lebih banyak siswa memiliki kesempatan dan kesiapan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah unggulan tersebut.
Tak hanya itu, dalam program Prabowo lainnya, Pemprov ikut mengembangkan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pemprov Sultra mengelola SRT 70 Kendari yang berlokasi di Kantor Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari.
SRT 70 Kendari melayani pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan total 96 peserta didik, terdiri atas 49 siswa jenjang SD dan 47 siswa jenjang SMA. Untuk mendukung proses pembelajaran, tersedia dua tenaga guru untuk tingkat SD dan 14 tenaga pengajar untuk tingkat SMA.
Sekolah ini mulai beroperasi pada 29 September 2025 dan menerapkan sistem boarding school (asrama), sehingga peserta didik mendapatkan pembinaan akademik sekaligus pembentukan karakter secara terpadu. Kehadiran SRT 70 Kendari diharapkan menjadi solusi pendidikan inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
Dorong Ketahanan Pangan
Upaya modernisasi pertanian menjadi salah satu komitmen Gubernur ASR dalam memperkuat ketahanan pangan. Tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Pemprov Sultra juga mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan petani mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Berdasarkan rekap bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) APBD Provinsi 2025, sebanyak 1.396 unit telah disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut terdiri atas 28 unit traktor roda dua (TR2), 7 unit cultivator, dan 1.361 unit hand sprayer.
Melalui APBD pula, Pemprov Sultra menyalurkan bantuan benih padi inbrida untuk lahan seluas 520 hektare dengan total 13.000 kilogram. Rinciannya, 5.000 kilogram untuk 200 hektare di Konawe, 2.500 kilogram untuk 100 hektare di Kolaka, 3.000 kilogram untuk 120 hektare di Kolaka Timur, serta 2.500 kilogram untuk 100 hektare di Bombana.
Selain dukungan APBD, dalam satu tahun kepemimpinan ASR, penguatan ketahanan pangan juga mendapat sokongan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan rekap bantuan alsintan satuan kerja pusat tahun anggaran 2025, Sultra memperoleh 1.285 unit alsintan, terdiri atas 135 unit traktor roda empat (TR4), 290 unit traktor roda dua, 75 unit crawler, 10 unit drone sprayer, 276 unit pompa air, 13 unit rice transplanter, serta 480 unit hand sprayer.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan benih melalui APBN, meliputi benih padi lahan kering untuk 2.151 hektare dengan total 86.040 kilogram, benih jagung untuk 5.884 hektare sebanyak 88.260 kilogram, serta benih jagung reguler untuk 13.799 hektare dengan total 206.985 kilogram.
Reputasi Daerah dalam Event Nasional
Pada tahun pertama ASR-Hugua, Sulawesi Tenggara berhasil menjadi tuan rumah event nasional di Kota Kendari. Penyelenggaraan kegiatan berskala nasional yang berlangsung tertib, terkoordinasi, dan berdampak positif terhadap promosi daerah memperlihatkan kesiapan Sultra sebagai tuan rumah, sekaligus memperkuat reputasi daerah di tingkat nasional.
Pertama adalah sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 yang digelar pada 26–28 Agustus 2025 di Kota Kendari. Kegiatan ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya Rakornas Produk Hukum Daerah diselenggarakan di luar Pulau Jawa.
Rangkaian kegiatan meliputi apel bersama, rapat koordinasi nasional, talk show kementerian, hingga pameran ekonomi kreatif melibatkan pelaku UMKM lokal. Selain berdampak pada penguatan tata kelola regulasi, kegiatan seperti ini tentu memberi efek ekonomi.
Menyusul kesuksesan Rakornas itu, Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event nasional. Pada 11–19 Oktober 2025, provinsi ini dipercaya menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII yang dipusatkan di kawasan Tugu Religi Eks-MTQ, Kota Kendari.
Ajang keagamaan berskala nasional tersebut dibuka langsung oleh Menteri Agama dan diikuti ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.
Kepercayaan ini bukan hal yang datang setiap waktu. Butuh sekitar 30 tahun bagi Sulawesi Tenggara untuk kembali menjadi tuan rumah agenda itu.
Momentum tersebut menjadi penanda meningkatnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah dalam menggelar kegiatan besar dan kompleks.
Tak hanya sukses secara seremoni dan pelaksanaan, dampak ekonomi dari perhelatan ini juga terasa nyata. Perputaran uang selama gelaran STQH Nasional XXVIII mendorong pertumbuhan sektor informal dan pelaku usaha lokal. Tercatat, total omzet UMKM selama kegiatan berlangsung mencapai Rp8,1 miliar.
Angka itu mencerminkan bagaimana event nasional bukan hanya ajang syiar dan kompetisi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah, mulai dari pelaku kuliner, penginapan, transportasi, hingga pedagang cendera mata.
Empat Tahun Penentuan: Jalan Pengabdian atau Panggung Politik?
Satu tahun telah berlalu. Empat tahun tersisa menjadi ruang penentuan: akankah kepemimpinan ini berbelok pada proyek-proyek monumental demi panggung politik periode kedua, atau tetap konsisten pada jalur kerja nyata yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat?
Publik tentu tak sekadar menunggu seremoni dan simbol. Masyarakat Sulawesi Tenggara menanti gebrakan yang terukur mulai dari pemerataan listrik hingga desa, penguatan ketahanan pangan, dukungan konkret bagi UMKM, dan peningkatan kualitas layanan dasar.
Pilihannya jelas: membangun monumen yang mudah dipamerkan, atau memperkuat fondasi yang mungkin tak selalu terlihat, tetapi terasa dampaknya.
Selama tahun pertama, Gubernur Andi Sumangerukka kerap membangun citra sebagai sosok yang menjaga integritas dan menolak praktik korupsi. Bahkan ia kerap mengeluarkan dana pribadi untuk program sosial.
Namun citra seperti itu saja tak cukup tanpa keberlanjutan hasil. Empat tahun ke depan akan menjadi ujian konsistensi, apakah energi transformasi tetap menyala atau justru tersedot pada agenda elektoral.
Di titik tahun pertama ini, publik sebenarnya telah memiliki pegangan: janji dan program yang ditawarkan saat kampanye dalam pemilihan gubernur. Itulah kontrak politik yang akan terus dibandingkan dengan realitas di lapangan.
Mari amati kembali delapan program prioritas yang ditawarkan sejak masa kampanye! Program-program itu bukan sekadar slogan, melainkan janji yang mulai terealisasi di tahun pertama.
Di sektor ketenagakerjaan, ada Semua Mudah Dapat Kerja (SAMUDRA) yang diharapkan membuka akses lapangan kerja lebih luas bagi generasi muda. Untuk wilayah kepulauan adalah Satu Triliun Anggaran untuk Kepulauan (SATRIA KEPULAUAN) menjadi simbol afirmasi pembangunan yang lebih merata.
Bagi petani, program Seratus Juta Asuransi untuk Petani Sultra (SETARA) dirancang sebagai perlindungan dari risiko gagal panen dan ketidakpastian usaha tani. Di bidang olahraga, ada program Sport Center Tiap Kota dan Kabupaten (SPORTIKA) yang menjanjikan infrastruktur pembinaan generasi sehat dan berprestasi.
Sementara itu, konektivitas akan diwujudkan lewat Jalan Mulus Antar Wilayah (JAMA’AH). Di sektor pendidikan, ada program Perlengkapan dan Seragam Sekolah Gratis (PENGGARIS) yang menyasar beban biaya keluarga kurang mampu.
Penguatan ekonomi kerakyatan dijanjikan melalui Modal Usaha untuk Ibu-ibu (MANTU) yang menyasar pelaku UMKM perempuan. Sementara di bidang layanan kesehatan darurat, mereka menawarkan Layanan Ambulans Darat dan Laut Gratis (LARIS) yang menjadi bentuk komitmen menghadirkan negara hingga ke pelosok dan wilayah kepulauan.
Pada akhirnya, sejarah tak mencatat seberapa megah simbol yang dibangun, melainkan seberapa kuat perubahan yang ditinggalkan lewat implementasi program yang pernah ditawarkan ke masyarakat. Empat tahun tersisa adalah kesempatan emas untuk memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar kalkulasi kekuasaan. (===)
Penyusun: Muhamad Taslim Dalma
