SULTRATOP.COM, KENDARI – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam keras tindakan doxing yang dialami jurnalis Kendarihariini.com, Fadli Aksar.
Peristiwa tersebut bermula pada Senin, 1 Juni 2026, ketika Fadli Aksar menerbitkan dua berita berjudul “Jadi Korban KDRT, Wali Kota Kendari Laporkan Suaminya ke Polisi” dan “Pemkot Kendari: Kasus KDRT Wali Kota Masuk Ranah Privasi, Sudah Diselesaikan Secara Kekeluargaan” di Kendarihariini.com.
Sehari kemudian, Selasa, 2 Juni 2026, sebuah akun anonim diduga melakukan doxing dengan menyebarkan foto dan nomor telepon pribadi Fadli Aksar di sejumlah grup di Facebook Sultra Info. Unggahan tersebut disertai narasi bernada provokatif yang menyerang profesi jurnalis.
Kasus ini diketahui setelah sejumlah jurnalis dan warga menemukan unggahan akun anonim tersebut di media sosial. Dalam unggahan itu, foto Fadli Aksar ditampilkan bersama nomor telepon pribadinya, disertai tulisan yang dinilai mengandung unsur intimidasi dan serangan terhadap profesi jurnalis.
Sejumlah jurnalis kemudian mendokumentasikan unggahan tersebut melalui tangkapan layar (screenshot) serta mencatat tautan unggahan dan komentar yang berkaitan dengan dugaan doxing tersebut sebagai bahan dokumentasi.
AJI Kendari dan KKJ Sultra menilai penyebaran data pribadi jurnalis di ruang digital merupakan bentuk intimidasi yang dapat mengancam keselamatan jurnalis sekaligus mengganggu pelaksanaan kerja-kerja jurnalistik.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Karena itu, segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun serangan digital terhadap jurnalis harus dipandang sebagai ancaman terhadap kemerdekaan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.
Ketua AJI Kendari, Nursadah, mengatakan doxing terhadap jurnalis merupakan bentuk intimidasi digital dan pelecehan yang berupaya membungkam kebebasan pers. Praktik tersebut memanfaatkan informasi pribadi seseorang untuk menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan jurnalis saat menjalankan tugasnya.
“Praktik doxing merupakan bentuk pelecehan, intimidasi, dan pencemaran nama baik terhadap jurnalis yang bekerja secara profesional untuk mengungkap fakta kepada publik,” tegas Nursadah.
AJI Kendari dan KKJ Sultra mengingatkan bahwa pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan seharusnya menempuh mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, yakni melalui hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan ke Dewan Pers, bukan dengan melakukan intimidasi atau serangan terhadap jurnalis.
Atas peristiwa tersebut, AJI Kendari dan KKJ Sultra menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam keras tindakan akun anonim yang menyebarkan foto dan nomor telepon pribadi Fadli Aksar di media sosial.
2. Menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi yang berpotensi mengganggu independensi, keamanan, dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.
3. Mengingatkan bahwa setiap tindakan yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers dapat bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan doxing terhadap Fadli Aksar serta menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Mengajak masyarakat untuk menggunakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers apabila memiliki keberatan terhadap suatu pemberitaan media.
6. Menegaskan bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (b-/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
