SULTRATOP.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong percepatan proses merger Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas se-Sultra melalui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Rabu (25/2/2026).
Agenda RUPS-LB tersebut meliputi pemberhentian pengurus yang merangkap jabatan serta pengisian kekosongan posisi komisaris dan direksi sebagai salah satu syarat merger. Selain itu, rapat juga mengagendakan persetujuan perpindahan kantor pusat (relokasi) BPR Bahteramas Bombana.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), yang diwakili Wakil Gubernur (Wagub) Hugua, mengatakan penataan struktur manajemen dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan rencana bisnis serta menjaga stabilitas dan kesehatan perusahaan.
“Pemprov berkomitmen memastikan tata kelola BUMD berjalan profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Melalui RUPS-LB ini, kita memperkuat manajemen agar BPR Bahteramas dapat bekerja lebih optimal dan akuntabel,” ujarnya.
Wagub Hugua menambahkan, pengangkatan direksi dan komisaris dilakukan berdasarkan hasil fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dengan struktur kepemimpinan yang definitif dan kompeten, PT BPR Bahteramas (Perseroda) diharapkan mampu tumbuh lebih sehat dan mandiri, serta berkontribusi nyata sebagai penggerak ekonomi daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sultra.
Pemprov menilai konsolidasi BPR Bahteramas dari 12 BPR se-Sultra menjadi satu entitas yang lebih kuat merupakan bagian dari upaya reformasi sektor keuangan daerah.
Berdasarkan analisis Pemprov, merger tersebut akan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di berbagai kabupaten dan kota di Sultra.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbaminda) Sulawesi Tenggara Selatan, Ahmat, mengatakan BPR yang sebelumnya mengalami kekosongan jabatan kini telah terisi sehingga tata kelolanya dapat berjalan dengan baik.
Ia juga menyebut para kepala daerah selaku pemegang saham di kabupaten/kota semakin merasakan manfaat dari keberadaan BPR Bahteramas. Pasalnya, Rp400 miliar kredit yang telah tersalurkan di Sultra secara tidak langsung menggerakkan ekonomi rakyat.
“Oleh karena itu, para bupati dan wali kota harus mendorong BPR Bahteramas. Apalagi BPR ini merupakan perusahaan daerah yang melayani masyarakat kecil,” tutur Ahmat.
Proses merger BPR Bahteramas telah melalui tahapan kajian menyeluruh, termasuk aspek hukum, keuangan, dan manajemen risiko. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Dengan dorongan kuat dari Pemprov Sultra, proses merger BPR Bahteramas se-Sultra ditargetkan rampung paling lambat April 2027, sehingga mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
