SULTRATOP.COM, MUNA — Bupati Muna, Bachrun Labuta, mendapat sorotan dari kalangan pemuda dan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Keluhan mengenai jalan rusak disampaikan warga di sejumlah wilayah, mulai dari Kecamatan Lohia, Kecamatan Kabangka, hingga beberapa ruas jalan di Kecamatan Katobu.
Salah seorang warga Kecamatan Kabangka, Laode Latif Asyhari, mengeluhkan kondisi jalan berlubang di ruas jalan poros Desa Oensuli. Menurut dia, kerusakan tersebut kerap memicu kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan.
Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah belum cukup solutif dan proaktif dalam menangani persoalan tersebut. Kritik yang muncul diharapkan dijadikan masukan, bukan dianggap sebagai kepentingan politik.
Menanggapi hal itu, Bachrun mengatakan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
“Kendala kita saat ini karena keterbatasan anggaran. Jika anggaran tersedia, tentu akan langsung kami kerjakan. Saat ini, Kabupaten Muna juga masih menanggung utang sekitar Rp40 miliar per tahun, dan tahun ini mencapai Rp120 miliar,” ujar Bachrun, Rabu (16/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini tengah berupaya melobi pemerintah pusat guna memperoleh tambahan anggaran untuk perbaikan jalan.
Menurut Bachrun, sejumlah ruas jalan seperti jalur Wakumoro–Marobo dan Wadolao telah diusulkan masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), yang merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat perbaikan jalan daerah menggunakan dana APBN.
Ia menjelaskan, program IJD memiliki kriteria tertentu, salah satunya berkaitan dengan ketahanan pangan.
“Jika suatu wilayah memiliki potensi pertanian atau perkebunan, maka usulan melalui IJD dapat diajukan. Artinya, ruas jalan yang menjadi akses pendukung ketahanan pangan bisa dibiayai melalui program tersebut,” katanya.
Sementara itu, terkait keluhan warga mengenai jalan amblas di Kecamatan Pasikolaga, Bachrun memastikan perbaikannya telah dianggarkan melalui APBD.
“Sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp300 juta dari APBD. Saya juga telah menginstruksikan dinas pekerjaan umum untuk segera melakukan perbaikan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mengatasi keterbatasan anggaran melalui penguatan program ketahanan pangan, seperti sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan.
Program ketahanan pangan tersebut menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Muna sebagai langkah strategis di tengah tantangan defisit dan efisiensi anggaran daerah. (B/ST)
Laporan: Nasrudin
