SULTRATOP.COM, MUNA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah indikasi kerugian negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Temuan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sejak Tahun Anggaran 2023. Hingga kini, kasus tersebut belum menunjukkan titik terang, padahal nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp3,1 miliar.
Selain itu, pada temuan tahun sebelumnya, BPK juga mencatat adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan di Dinas PUPR Muna. Salah satunya tercatat mencapai Rp994 juta yang direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas daerah.
Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, melalui Kasat Reskrim Polres Muna, AKP S. Jaya Taringan, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kerugian negara di Dinas PUPR Muna.
“Sebelumnya kami telah melakukan penelusuran di Dinas PUPR Muna. Namun berdasarkan data awal, pihak PUPR Muna menyatakan bahwa sebagian kerugian telah dikembalikan,” ujar S. Jaya Tarigan, Selasa (21/4/2026).
Namun, hingga saat ini Polres Muna baru melakukan koordinasi dengan mengirimkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Muna dan Dinas Keuangan untuk mengetahui hasil monitoring atas temuan tersebut.
“Jika hasil monitoring dari kedua instansi tersebut telah diterima, kami akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya,” ungkapnya.
Selain dengan Inspektorat, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terkait 18 paket proyek yang diduga mengalami kekurangan volume pekerjaan.
“Dalam kasus 18 paket proyek tersebut, sebagian juga ditangani oleh Kejaksaan. Kami terus berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan,” jelasnya. (B/ST)
Laporan: Nasrudin
