SULTRATOP.COM, KENDARI — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan jaminan penuh mengenai keamanan data yang diberikan oleh para pelaku usaha selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). BPS menegaskan bahwa seluruh informasi responden bersifat rahasia dan mutlak hanya digunakan untuk kepentingan pemetaan statistik pembangunan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, dalam pertemuan koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) di Kendari. Jaminan ini diberikan guna menepis kekhawatiran pelaku usaha mengenai potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan pemeriksaan finansial.
“Seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data ini hanya digunakan untuk kepentingan statistik, sehingga tidak dimanfaatkan untuk keperluan perpajakan maupun audit,” ujar Hadi Susanto di hadapan para pimpinan lembaga jasa keuangan se-Sultra.
Hadi menjelaskan bahwa perlindungan data responden memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan regulasi tersebut, petugas sensus dilarang keras membocorkan data spesifik milik responden kepada pihak mana pun, termasuk instansi pemungut pajak atau lembaga auditor.
Sebagai sensus ekonomi kelima yang digelar setiap sepuluh tahun sekali, SE2026 bertujuan untuk menyediakan basis data dasar mengenai seluruh dinamika dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Informasi yang dikumpulkan dari lapangan mencakup profil usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, hingga karakteristik usaha dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM) hingga korporasi besar.
Melalui penegasan ini, BPS Sultra mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku dunia usaha, termasuk di sektor jasa keuangan dan asuransi, untuk menerima kedatangan petugas dengan tangan terbuka serta memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya.
Kejujuran responden dalam memberikan data menjadi kunci utama agar kebijakan pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh pemerintah pusat maupun daerah di masa mendatang dapat tepat sasaran, akurat, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (—)
Penulis: Jumriati
