SULTRATOP.COM, KENDARI – Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai salah satu daerah penghasil tambang dinilai berhak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil dan proporsional.
Pengamat ekonomi Abdul Rahman Farisi (ARF) mendorong pemerintah pusat memperbesar porsi DBH bagi daerah agar manfaat kekayaan sumber daya alam dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Sultra.
Hal itu disampaikan ARF dalam Forum Ekonomi Regional (FER) Seri VII bertajuk “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekoteologi” di Amphitheatre Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Rabu (26/8/2026).
ARF menegaskan, daerah penghasil harus mendapatkan hak yang proporsional atas sumber daya alam yang dimilikinya. Menurut dia, Sultra tidak boleh hanya menerima dampak dari aktivitas pertambangan tanpa memperoleh manfaat fiskal yang sebanding.
“Daerah sebagai penghasil tidak boleh hanya merasakan debunya saja dari kehadiran industri pertambangan tanpa diimbangi pembagian DBH yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Sultra maupun pemerintah kabupaten/kota,” tegas ARF.
Sebagai gambaran, pada 2025 DBH untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar Rp800 miliar, sementara struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra mencapai sekitar Rp5 triliun.
Menurut ARF, besaran DBH tersebut masih perlu didorong agar meningkat. Terlebih, Sultra disebut mampu memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat hingga Rp118 triliun per tahun dari sektor pertambangan.
Namun, ARF mengingatkan peningkatan DBH harus dibarengi dengan pengawasan terhadap penggunaannya. Menurutnya, tambahan DBH harus diarahkan untuk program strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
“Namun, jangan hanya meminta peningkatan DBH tanpa mengawasi alokasinya. Alokasi DBH harus diarahkan pada hal-hal strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama untuk kepentingan generasi muda dalam melanjutkan pendidikan,” ujar ARF yang juga Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar.
Salah satu usulan yang disampaikan ARF adalah mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur alokasi 30 persen DBH untuk beasiswa pendidikan.
Dengan skema tersebut, kata dia, generasi muda Sultra yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktoral, termasuk ke luar negeri, dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari DBH yang bersumber dari kekayaan alam daerah.
ARF menilai kebijakan tersebut penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat lokal. Sebab, saat ini hanya sebagian kecil masyarakat Sultra yang berhasil mendapatkan beasiswa pendidikan ke luar negeri, termasuk melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Salah satu kendala yang masih dihadapi, lanjut ARF, adalah kemampuan bahasa Inggris. Tidak sedikit calon penerima beasiswa yang terkendala persyaratan kemampuan bahasa Inggris, termasuk dalam tes Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
“Kelemahan tersebut dapat diatasi jika tersedia jalur beasiswa alternatif yang dikhususkan bagi masyarakat lokal. Beasiswa yang bersumber dari DBH tambang menjadi solusi paling rasional untuk mendanai studi yang membutuhkan biaya besar,” jelasnya.
Menurut ARF, pemerintah dan masyarakat perlu melihat DBH bukan sekadar sebagai tambahan pendapatan daerah, tetapi sebagai instrumen untuk membangun sumber daya manusia.
“Ini hal yang harus kita pikirkan bersama: kita memperjuangkan alokasi dana dari pusat, sekaligus mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikannya secara proporsional demi masa depan generasi muda,” pungkas ARF.
Forum Ekonomi Regional (FER) Seri VII tersebut diselenggarakan atas kolaborasi KGI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tenggara, dan UIN Kendari.
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Agama RI Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA secara daring sebagai keynote speaker, Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Rektor UIN Kendari Prof. Husain Insawan, perwakilan Kapolda Sultra, perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran kepala daerah dan direksi perusahaan pertambangan. (===)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
