SULTRATOP.COM, KENDARI – Industri nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berkembang seiring dengan masifnya hilirisasi mineral. Pengamat ekonomi Abdul Rahman Farisi (ARF) menilai pertumbuhan industri tersebut harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dengan melibatkan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari rantai bisnis industri.
Hal itu disampaikan ARF dalam Forum Ekonomi Regional (FER) Seri VII Ekoteologi bertajuk “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekoteologi” di Aula Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Rabu (26/8/2026).
Menurut ARF, pembangunan industri tambang nikel melalui hilirisasi akan memicu multiplier effect atau efek pengganda terhadap perekonomian daerah. Dampaknya tidak hanya berupa peningkatan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga mendorong tumbuhnya berbagai usaha yang mendukung aktivitas industri.
Ia mencontohkan perkembangan usaha masyarakat di sekitar kawasan pemurnian nikel di Morosi. Sejak industri tersebut beroperasi, berbagai usaha pendukung bisnis (supporting business) bermunculan, mulai dari laundry, kos-kosan, warung makan, kios, hingga usaha lainnya.
“Jadi, ada nilai tambah ekonomi kalau industrinya yang didorong berkembang. Hal itu yang sedang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo sekarang, bahwa industrinya mesti di sini (Sultra),” ujar ARF yang juga Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar.
ARF menilai Sultra harus teguh pada pendirian untuk “jadi tuan di negeri sendiri”. Menurutnya, meskipun pemilik modal industri berasal dari luar daerah, usaha-usaha kecil yang menopang aktivitas industri harus melibatkan masyarakat lokal.
Ia menyebut keterlibatan UMKM lokal juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan setiap investasi yang masuk ke suatu daerah untuk berkolaborasi dengan UMKM.
Sultra sendiri dikenal sebagai salah satu pusat hilirisasi mineral nasional. Pengembangan industri tersebut didukung sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), di antaranya Kawasan Industri Morosi di Kabupaten Konawe, Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, serta kawasan industri PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Wolo, Kabupaten Kolaka.
“Industri itu kini telah hadir di depan mata,” kata ARF.
Namun, ia menekankan kehadiran industri besar tersebut perlu diikuti dengan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku UMKM lokal terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tercipta.
Menurutnya, keterlibatan UMKM lokal menjadi salah satu hal yang perlu terus dikawal oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat keberadaan industri benar-benar dirasakan masyarakat Sultra.
“Tidak bisa juga dalam bisnis, investor melibatkan pengusaha lokal hanya untuk menggugurkan kewajiban atau sekadar karena paksaan regulasi yang akhirnya membuat kerja sama tidak optimal,” ujarnya.
ARF mengatakan pola yang ideal adalah mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan UMKM lokal sehingga tercipta kerja sama yang berkelanjutan dalam satu mata rantai bisnis.
“Itulah yang mesti difasilitasi secara terus-menerus,” tambahnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ARF menilai pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam membangun jembatan antara industri besar dan pelaku usaha lokal.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak cukup hanya memastikan investasi berjalan, tetapi juga perlu aktif memetakan kebutuhan industri sekaligus kemampuan UMKM agar peluang kerja sama dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat.
Dengan demikian, pertumbuhan industri nikel dan hilirisasi mineral di Sultra tidak hanya menghasilkan nilai tambah bagi sektor industri, tetapi juga mampu memperluas kesempatan usaha dan memperkuat perekonomian masyarakat lokal.
Forum Ekonomi Regional (FER) Seri VII tersebut diselenggarakan atas kolaborasi Kabar Grup Indonesia (KGI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tenggara, dan UIN Kendari.
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar, secara daring sebagai keynote speaker, Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Rektor UIN Kendari Prof. Husain Insawan, perwakilan Kapolda Sultra, perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran kepala daerah dan direksi perusahaan pertambangan. (===)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
