SULTRATOP.COM, MUNA — Ratusan warga yang tergabung dalam Kerukunan Tani Masyarakat Warangga dan Watopute, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi di Gedung DPRD Muna, Kamis (1/10/2026).
Mereka menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Batalion TNI di kawasan Hutan Warangga yang dinilai telah dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perkebunan.
Ketua Kerukunan Tani Warangga-Watopute, Tamin, mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada kondisi kawasan yang selama ini telah dimanfaatkan warga untuk berkebun.
Selain itu, menurut Tamin, sejumlah titik lokasi yang masuk dalam kawasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tersebut telah dikelola masyarakat dan sebagian warga disebut telah mengantongi sertifikat kepemilikan lahan.
“Kami masyarakat mempertanyakan siapa yang memberi pertimbangan teknis. Masih banyak tempat kosong di Muna untuk dibangun Batalion. Hampir semua warga yang menempati lokasi ini sudah bersertifikat,” keluhnya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Daerah (Pemda) Muna, Muhammad Safei, menyampaikan bahwa dalam rapat bersama Pemda Muna, perwakilan Kodim, dan Dinas Kehutanan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Batalion disebut tidak mengenai lahan milik warga yang telah memiliki sertifikat.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan hasil pembahasan pemerintah daerah bersama pihak terkait mengenai rencana lokasi pembangunan Batalion TNI.
Ketua DPRD Muna, Muhammad Rahim, mendesak Pemda Muna menolak Warangga sebagai lokasi pembangunan Batalion TNI dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang telah menempati dan mengelola kawasan tersebut.
Rahim juga meminta Dinas Kehutanan memberikan penjelasan terkait penunjukan kawasan Warangga sebagai lokasi pembangunan Batalion TNI.
“Saya sudah imbau kemarin Kehutanan di Rapat DPRD Provinsi Sultra, namun tidak diindahkan sampai sekarang,” tegas Rahim.
Ia juga mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengkaji ulang SK Kemenhut Nomor 477 Tahun 2026 terkait penetapan lokasi pembangunan Batalion TNI seluas 46,32 hektare di Warangga.
“Kami tidak menolak pembangunan Batalion TNI di Muna, tapi jangan di Warangga karena sudah ditempati warga. Jangan sampai masyarakat dengan aparat dibenturkan,” timpalnya.
Politisi Partai Demokrat, Cahwan, turut mempertanyakan proses penunjukan kawasan Warangga sebagai lokasi pembangunan Batalion TNI.
“Dari mana ini sebenarnya usulan, siapa dalangnya? Mengapa tiba-tiba muncul, padahal seharusnya dibahas terlebih dahulu di forum antara Kehutanan, Pemda Muna, DPRD, dan Kerukunan Masyarakat Tani Warangga,” tuturnya.
Cahwan meminta agar rencana pembangunan tidak dipaksakan di kawasan Warangga. Ia menyebut sejumlah lokasi alternatif yang menurutnya dapat dipertimbangkan, seperti Laukusi, bekas perusahaan Kedaun di Kusambi, maupun kawasan Kampung Lama di Kecamatan Tongkuno.
Cahwan juga mempertanyakan penetapan kawasan Warangga sebagai lokasi pembangunan Batalion TNI, sementara menurutnya pihak Kemenhut belum melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi kawasan tersebut.
“Apakah Kementerian mengetahui kondisi pasti di kawasan Warangga yang sudah ditempati masyarakat berkebun dan mengantongi sertifikat?” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPRD Muna, Rasmin, meminta pemerintah daerah bersama DPRD dan masyarakat segera mengambil langkah untuk mendorong perubahan lokasi pembangunan Batalion TNI.
“Kita harus cepat bergerak antara Pemda, DPRD, dan masyarakat agar segera bersurat ke Kemenhan dan Kemenhut untuk perubahan lokasi pembangunan Batalion TNI,” tambahnya. (B/ST)
Laporan: Nasrudin
Editor: Jumriati
