SULTRATOP.COM – Setiap kali bulan Agustus menyapa, ruang-ruang publik kita dipenuhi oleh warna merah putih, kibaran bendera, serta gaung pekik “Merdeka!” yang menggema dari pinggiran desa hingga ke pusat kota.
Tahun 2026 ini, Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Sebuah usia yang matang untuk sebuah bangsa yang lahir dari cita-cita besar menembus sekat-sekat perbedaan dan penindasan.
Namun, di tengah gemuruh perayaan HUT RI ke-81 ini, kita perlu sejenak mengheningkan ciptaan Pemikiran: Apa sejatinya makna kemerdekaan bagi rakyat yang hari ini bertarung dengan iklim yang makin tak menentu, harga pangan yang fluktuatif, atau akses kesejahteraan yang belum sepenuhnya merata?
Kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai sekadar dokumen sejarah yang dibacakan setahun sekali, atau serangkaian seremonial balap karung dan panjat pinang. Kemerdekaan, dalam wujudnya yang paling substansial, harus hadir dan dirasakan secara nyata. Di sinilah politik kehadiran melakoni peran terpentingnya.
Politik kehadiran bukanlah sekadar kalkulasi suara menjelang pemilu, bukan pula kunjungan singkat berbalut kamera media. Politik kehadiran adalah keberanian untuk menatap langsung mata rakyat di garis terdepan—di sawah-sawah tempat petani kita menyemai harapan, di muara-muara tempat nelayan kita bertaruh nyawa menantang ombak, dan di sudut-sudut hutan tempat masyarakat adat menjaga benteng terakhir kelestarian alam.
Sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah di Komisi IV DPR RI—memidangi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, serta kehutanan—saya meyakini bahwa kehadiran negara harus berwujud konkret. Ketika petani terbebas dari kelangkaan pupuk, ketika nelayan mendapatkan jaminan solar dan perlindungan keselamatan kerja, dan ketika ruang hidup masyarakat dijaga dari kerusakan lingkungan, di situlah kemerdekaan yang sesungguhnya sedang dirajut.
Politik kehadiran menuntut kita untuk mendengar, bukan sekadar menyimak; untuk merasakan ketakutan dan harapan rakyat, bukan sekadar mencatatnya sebagai angka-angka statistik program pembangunan.
Lantas, apa yang mengikat kemerdekaan dan politik kehadiran itu agar tak rapuh ditelan dinamika kekuasaan? Jawabannya adalah cinta.
Cinta sering kali dianggap kata yang terlalu lembut untuk diskursus politik yang terbiasa keras dan bertangan dingin. Padahal, tanpa cinta kepada tanah air dan manusia di dalamnya, politik hanya akan menjadi panggung perburuan kekuasaan yang gersang. Cinta adalah bahan bakar emosional dan etis yang melahirkan empati sosial.
KH Hasyim Asy’ari pernah berpesan, Hubbul Wathan minal Iman: Kecintaan pada bangsa bukan sekadar emosi budaya, melainkan ekspresi keimanan dan tanggung jawab beragama.
Dalam anjuran agama, cinta seorang pemimpin kepada rakyatnya akan melahirkan kebijakan yang adil dan beradab. Cinta seorang wakil rakyat akan mencegahnya berpaling dari penderitaan masyarakat yang diwakilinya. Tanpa cinta, keadilan sosial hanya menjadi slogan kaku dalam lembaran negara.
Maka, merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka adalah momentum untuk memperbarui janji cinta kita kepada Republik. Sebuah janji untuk menghadiri ruang-ruang perjuangan rakyat secara tulus, tanpa jarak dan tanpa sekat.
Kemerdekaan yang sejati adalah ketika setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada, merasa dicintai dan dilindungi oleh negaranya. Dan tugas kita bersama—terutama para penyelenggara negara—adalah memastikan bahwa politik kehadiran berlandaskan cinta itu terus menyala, menjadi penerang menuju Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan sosial.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!
Oleh: Jaelani, S.IP., M.Si
(Anggota Komisi IV DPR RI)
