SULTRATOP.COM – Pergeseran tren kasus HIV/AIDS di Sulawesi Tenggara—khususnya di Kota Kendari dan Baubau—tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai lonjakan risiko pada kelompok tertentu. Dalam kerangka kesehatan masyarakat, perubahan distribusi kasus justru sering mencerminkan dinamika yang lebih kompleks: perubahan perilaku, perluasan akses layanan tes, hingga perbaikan sistem pelaporan.
Seperti ditegaskan oleh Michel Foucault, data bukanlah realitas yang netral, melainkan hasil dari relasi pengetahuan dan kekuasaan. Dalam konteks ini, meningkatnya angka pada kelompok tertentu bisa berarti negara dan sistem kesehatan mulai “melihat” mereka—bukan semata-mata bahwa risiko mereka meningkat secara absolut.
Karena itu, penggunaan data epidemiologi harus diarahkan untuk memperkuat intervensi, bukan membangun stigma. World Health Organization secara konsisten menekankan bahwa pendekatan berbasis identitas kelompok yang kaku berisiko memperburuk epidemi karena mendorong marginalisasi dan ketakutan untuk mengakses layanan. Pengalaman global menunjukkan bahwa ketika stigma meningkat, partisipasi dalam tes HIV justru menurun, dan kelompok rentan semakin tersembunyi. Di sinilah pentingnya menggeser pendekatan dari “siapa” ke “perilaku apa” yang berisiko.
Peran otoritas kesehatan daerah menjadi krusial, terutama dalam memastikan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam perspektif epidemiologi modern yang dikembangkan oleh tokoh seperti Geoffrey Rose, strategi yang efektif bukan hanya menargetkan kelompok berisiko tinggi, tetapi juga memperbaiki determinan kesehatan pada populasi secara luas. Artinya, penguatan sistem surveilans tidak cukup hanya menghitung jumlah kasus, tetapi juga harus mampu membaca pola penularan, konteks sosial, serta hambatan akses layanan.
Di sisi lain, fragmentasi layanan kesehatan masih menjadi persoalan klasik. Penanganan HIV/AIDS yang terpisah dari layanan infeksi menular seksual, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental akan menghasilkan inefisiensi sekaligus menurunkan kualitas layanan. Pendekatan integratif, sebagaimana banyak direkomendasikan dalam literatur kesehatan global, memungkinkan penanganan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pasien, bukan sekadar penyakit.
Jika dilihat dari perspektif ekonomi kesehatan, HIV/AIDS adalah penyakit dengan beban jangka panjang yang signifikan. Anthony Culyer menegaskan bahwa dalam sistem kesehatan modern, efisiensi alokasi sumber daya menjadi kunci. Terapi antiretroviral yang harus dijalani seumur hidup, pengobatan infeksi oportunistik, serta hilangnya produktivitas tenaga kerja merupakan komponen biaya yang tidak kecil. Dalam skema jaminan kesehatan, peningkatan kasus akan berimplikasi langsung pada tekanan fiskal.
Namun, konsensus para ahli menunjukkan bahwa pencegahan jauh lebih hemat biaya dibandingkan pengobatan. Amartya Sen bahkan melihat kesehatan sebagai bagian dari kapabilitas dasar manusia yang menentukan produktivitas dan kesejahteraan. Program deteksi dini, edukasi perilaku, serta intervensi sederhana seperti penggunaan kondom terbukti efektif menekan penularan dengan biaya yang relatif rendah. Strategi “test and treat” juga menjadi pendekatan kunci karena tidak hanya menurunkan transmisi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien.
Lebih jauh, dampak HIV/AIDS tidak berhenti pada sektor kesehatan. Ia merembet ke ranah ekonomi dan sosial: menurunnya produktivitas, meningkatnya beban keluarga, hingga potensi memperlebar kesenjangan. Dalam perspektif pembangunan, hal ini sejalan dengan pandangan UNAIDS yang menempatkan HIV sebagai isu lintas sektor yang memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.
Dengan demikian, pergeseran tren HIV/AIDS seharusnya menjadi alarm untuk melakukan penyesuaian kebijakan, bukan sekadar memproduksi kekhawatiran publik. Komunikasi harus dibangun secara edukatif tanpa menimbulkan stigma. Program pencegahan perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan komunitas. Yang tak kalah penting, pemerintah daerah perlu berani menggeser prioritas anggaran ke sektor preventif, yang secara empiris terbukti lebih efisien dalam jangka panjang.
Maka dari itu, cara kita membaca data akan menentukan arah kebijakan. Pendekatan yang berbasis bukti, sensitif secara sosial, dan rasional secara ekonomi adalah prasyarat untuk memastikan bahwa respons terhadap HIV/AIDS tidak hanya reaktif, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan. (*)
Penulis: Muhammad Ikhsan Akbar SKM, M.Kes
(Dosen Universitas Mandala Waluya Kendari)
