SULTRATOP.COM, JAKARTA – Upaya Bupati Muna Barat, La Ode Darwin melobi pemerintah pusat mulai membuahkan hasil. Tiga wilayah di Kabupaten Muna Barat yakni Desa Latawe, Desa Katela, dan Kelurahan Lapadaku resmi masuk dalam usulan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Jangka Menengah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Mengapa tiga wilayah itu masuk usulan program? Sebab Kabupaten Muna Barat masuk sebagai salah satu kabupaten yang terpilih mendapatkan DAK tersebut.
Kepastian itu terungkap usai La Ode Darwin melakukan audiensi dengan Kementerian PKP di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Darwin meminta agar Kementerian PKP memberikan pendampingan terhadap proses usulan DAK Tematik yang saat ini tengah diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
“Jadi, untuk DAK Tematik ini, kami mengusulkan tiga desa yang akan dibangun sampai dengan tahun 2029. Tiga desa tersebut yakni Desa Latawe, Katela dan Kelurahan Lapadaku,” kata La Ode Darwin.
Ketua DPD Golkar Sultra itu menjelaskan, pihak Kementerian PKP menyambut baik usulan tersebut dan siap melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam penyusunan proposal hingga tahapan teknis lainnya.
Ia mengatakan, program DAK Tematik tersebut nantinya difokuskan pada pembangunan kawasan permukiman dan penataan lingkungan secara terpadu di tiga wilayah tersebut.
“Alhamdulillah, hasil audiensi bersama Kementerian PKP, ada tiga desa di Muna Barat yang masuk dalam usulan DAK Tematik. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat. Kita juga nanti akan melakukan zoom meeting dengan dinas terkait dan Kementerian PKP untuk mengusul proposal dan proposal yang kami ajukan sesuai dengan kriteria dalam pengajuan DAK Tematik ini,” jelasnya.
Ketua Lembaga Budaya Muna itu menambahkan, program DAK Tematik akan menyasar penataan kawasan permukiman, peningkatan infrastruktur dasar, sanitasi lingkungan hingga perbaikan kualitas hunian masyarakat.
“Kami akan terus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan bisa masuk dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Muna Barat,” tuturnya.
Darwin berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembenahan kawasan yang selama ini membutuhkan perhatian, sehingga menjadi lebih tertata, sehat, dan layak huni bagi masyarakat.
Ia menegaskan, audiensi bersama Kementerian PKP menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Muna Barat.
Lebih lanjut, Darwin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga akan menyiapkan visualisasi kondisi kawasan kumuh di Muna Barat untuk disampaikan langsung kepada Menteri PKP sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat.
“Insyaallah, dari pihak Kementerian PKP ini responsnya sangat tertarik. Dan insyaallah, Muna Barat akan mendapatkan perhatian serius dari Kementerian PKP ini,” ucapnya. (*/ST)
Laporan: Adin
Editor: Muhamad Taslim Dalma
