SULTRATOP.COM, MUNA BARAT — Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, terus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan. Salah satu fokusnya adalah memastikan seluruh desa di wilayah tersebut mendapatkan akses listrik yang memadai.
Keterbatasan akses listrik selama ini masih menjadi persoalan bagi masyarakat di sejumlah desa kepulauan. Kondisi geografis dan jarak antarpulau menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jaringan kelistrikan.
Darwin mengatakan pemerataan listrik merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mubar agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau masyarakat di kepulauan.
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang berdampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi dan pengembangan usaha masyarakat.
“Saya sudah menerima kunjungan dari tim Kementerian ESDM dan pihak PLN. Mereka melakukan survei di beberapa desa di wilayah kepulauan. Ada empat desa yang sudah disurvei, yakni Desa Maginti, Pasipadangan, Gala, dan Santigi,” kata Darwin di Rumah Jabatan Bupati Mubar, Rabu (7/10/2026).
Ketua DPD Golkar Sultra itu memastikan akan terus mengawal hasil survei tersebut agar empat desa yang telah disurvei dapat menikmati aliran listrik pada 2026 atau paling lambat 2027.
Tak berhenti di empat desa, tim Kementerian ESDM bersama PLN kembali melakukan survei di tujuh desa kepulauan lainnya, yakni Mandike, Bero, Tiga, Santiri, Katela, Tasipi, dan Kangkonawe.
Pemkab Mubar, kata Darwin, siap memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan pemerintah pusat setelah hasil survei keluar. Pemda juga akan mempercepat pengusulan dan mendorong realisasi program tersebut ke Kementerian ESDM.
Darwin menargetkan seluruh desa di wilayah kepulauan Mubar sudah teraliri listrik paling lambat 2028. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pembangunan di kepulauan berjalan seimbang dengan wilayah daratan.
“Kami akan terus maksimalkan agar listrik masuk di wilayah kepulauan. Anggarannya bersumber langsung dari Kementerian ESDM dan nilainya cukup besar, mencapai puluhan miliar rupiah per desa,” ujarnya.
Untuk penyediaan listrik, terdapat dua skema yang disiapkan, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan PLTS Individu. Penentuan skema akan disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lahan di masing-masing desa.
PLTS Komunal membutuhkan lahan yang memenuhi persyaratan, sementara PLTS Individu dipasang untuk masing-masing rumah. Pemkab Mubar masih menunggu hasil survei Kementerian ESDM dan PLN untuk menentukan skema yang akan diterapkan di setiap desa.
Sejumlah desa yang dinilai berpotensi memenuhi persyaratan PLTS Komunal antara lain Gala, Maginti, Kangkonawe, Bero, Santigi, Katela, dan Santiri. (*/ST)
Laporan: Adin
Editor: Jumriati
