SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Bahari Cahaya Endekana (BCE), Desa Sukadamai, Kecamatan Tiworo Tengah, Rabu (12/8/2026). Dalam sidak keduanya tersebut, ia menyoroti antrean kendaraan yang mengular hingga harga Pertalite di tingkat pengencer yang mencapai Rp17 ribu-Rp18 ribu per liter.
Dalam sidak tersebut, La Ode Darwin didampingi Kepala Inspektorat Muna Barat Agustamin Sujono, Kepala Satpol PP Muna Barat Bahkrun L Siharis, Kapolsek Tiworo Tengah Ipda La Menudi serta perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muna Barat.
Bupati juga berdialog langsung dengan pemilik SPBU BCE, H Irwansyah, dan petugas pengisian bahan bakar untuk mengetahui kondisi pelayanan serta penyebab antrean panjang yang terjadi.
Sidak ini dilakukan untuk kedua kalinya sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan yang mengular di SPBU. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas, sementara Pertalite yang dijual oleh pengencer juga dikeluhkan karena harganya mencapai Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter.
La Ode Darwin mengatakan, berdasarkan hasil diskusi bersama jajaran pemerintah daerah, kepolisian dan pihak SPBU, disepakati sejumlah langkah untuk mengurai kepadatan antrean.
Salah satunya, Pemkab Muna Barat akan mengeluarkan surat imbauan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah agar sementara waktu menggunakan BBM jenis Pertamax.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan antrean Pertalite di SPBU BCE. Setelah kondisi antrean mulai berkurang, ASN tidak lagi diwajibkan menggunakan Pertamax.
“Jadi, kami pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat untuk menindaklanjuti keluhannya, agar kepadatan antrean tidak terjadi lagi. Kita juga akan menyiagakan personel Satpol PP untuk membantu Polsek Tiworo Tengah membantu antrean panjang dan kendaraan yang mengganggu kelancaran lalu lintas,” kata La Ode Darwin.
Selain persoalan antrean, Bupati yang juga Ketua DPD Golkar Sultra itu menyoroti harga Pertalite yang dijual oleh pengencer.
Ia meminta para pengencer tidak menjual Pertalite dengan harga yang terlalu jauh dari harga normal. Menurutnya, jika harga Pertalite sekitar Rp10 ribu per liter, maka harga eceran sekitar Rp12 ribu-Rp13 ribu masih dianggap rasional.
Namun, berdasarkan keluhan masyarakat, harga Pertalite di tingkat pengencer saat ini mencapai Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Harga tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan Pertamax yang berada di kisaran Rp16.300 per liter.
“Jadi, kami meminta harga penjualan pada pengencer jangan dijual terlalu jauh dari harga normal. Misalkan, harga Pertalite Rp10 ribu, dijual juga Rp12 ribu atau Rp13 ribu. Ini kan rasional. Namun yang ditemukan di lapangan berdasarkan keluhan masyarakat harganya mencapai Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter, dan ini sudah melebihi harga Pertamax yakni Rp16.300,” ucapnya.
La Ode Darwin menegaskan, imbauan tersebut bukan berarti pemerintah daerah ingin menghalangi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha penjualan BBM eceran.
Namun, apabila imbauan tersebut tidak diindahkan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan mempertimbangkan tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau saya lihat antrean di SPBU Muna Barat ini masih sangat terjangkau. Kami lihat juga dari pihak SPBU BCE memberikan pelayanan maksimal dan baik,” tuturnya.
Kuota BBM 8.000 Liter Per Hari
Dalam kesempatan tersebut, La Ode Darwin juga menanyakan ketersediaan BBM di SPBU BCE kepada pemilik SPBU.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, pasokan BBM yang masuk ke SPBU tersebut mencapai 8.000 liter per hari. Namun, jumlah tersebut terkadang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat.
Karena itu, Pemkab Muna Barat telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kemungkinan penambahan kuota BBM untuk wilayah Muna Barat.
“Insyaallah setelah 17 Agustus ini, saya akan melakukan audiensi dengan BPH Migas dan Kementerian ESDM agar percepatan penambahan kuota BBM dan percepatan pembangunan SPBU dua atau tiga lokasi di Muna Barat,” ucapnya.
Menurutnya, penambahan kuota dan pembangunan SPBU baru diperlukan untuk mengurai persoalan ketersediaan BBM yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Dengan adanya SPBU tambahan, distribusi BBM di Muna Barat diharapkan lebih merata sehingga tidak seluruh masyarakat harus bergantung pada satu SPBU.
“Sehingga ini bisa mengurai apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan ketersediaan BBM baik itu Pertalite, Pertamax dan Solar,” ujarnya.
La Ode Darwin juga berencana melakukan audiensi dengan masyarakat untuk mengetahui secara langsung persoalan yang menyebabkan harga Pertalite di tingkat pengencer begitu tinggi.
Ia mengimbau masyarakat yang mengantre di SPBU maupun para pengencer BBM agar bersama-sama menjaga kondisi tetap tertib dan tidak menjual Pertalite dengan harga yang terlalu tinggi. (*/ST)
Laporan: Adin
Editor: Muhamad Taslim Dalma
