SULTRATOP.COM, KENDARI – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program direktif Presiden di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas implementasi berbagai program prioritas nasional di daerah melalui peningkatan koordinasi, pengawasan, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berbasis data.
Forum tersebut diikuti 212 peserta yang terdiri dari perwakilan 12 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur, unsur Komisi II DPR RI, akademisi, serta perangkat daerah terkait.
Berbagai program prioritas Presiden yang menjadi fokus pembahasan antara lain pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, sekolah garuda, dan koperasi merah putih.
Kegiatan ini menghadirkan akademisi bidang ilmu pemerintahan sebagai narasumber guna memberikan perspektif akademik terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan strategis nasional di daerah.
Adapun peserta berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi koordinasi antarinstansi, dukungan sumber daya, kualitas dan validitas data, hingga efektivitas komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
BSKDN Kemendagri menilai bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terintegrasi merupakan instrumen penting untuk memastikan berbagai kebijakan strategis nasional dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. (===)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
