SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari solusi atas terbatasnya ruang fiskal daerah.
Dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (23/6/2026), Darwin mengungkapkan bahwa sekitar 58 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat terserap untuk belanja gaji aparatur sipil negara (ASN), sehingga anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik menjadi semakin terbatas.
Konsultasi tersebut dilakukan di Kantor Kemendagri sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) memperkuat kondisi keuangan daerah di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi saat ini.
Dalam pertemuan itu, La Ode Darwin menjelaskan bahwa tingginya porsi belanja pegawai menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin sempit.
“Belanja pegawai yang mencapai 58 persen dari total APBD menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” kata La Ode Darwin.
Ketua DPD Golkar Sultra itu mengungkapkan bahwa kondisi tersebut semakin berat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Meski demikian, Pemkab Muna Barat tetap optimistis dan terus berupaya mencari berbagai peluang pendanaan melalui program-program pemerintah pusat yang dapat diakses daerah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyarankan Pemkab Muna Barat untuk melakukan rasionalisasi perhitungan belanja daerah serta memperbarui data pegawai yang ada agar dapat dihitung kembali secara lebih akurat.
“Nanti Pemkab Muna Barat bersurat ke kami (Kemendagri) untuk fasilitasi updating data. Nanti kami bantu pak,” kata Agus Fatoni.
Darwin berharap konsultasi tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kemampuan fiskal Kabupaten Muna Barat di masa mendatang. (*/ST)
Laporan: Adin
Editor: Muhamad Taslim Dalma
