SULTRATOP.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mengunci penuh penyusunan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026. Seluruh rencana anggaran wajib disusun secara top down (dari atas ke bawah) dan hanya bisa ditetapkan atas instruksi langsung gubernur, tanpa lagi melalui mekanisme usulan dari bawah.
Kebijakan tersebut disampaikan ASR saat memimpin apel pagi di pelataran Kantor Gubernur Sultra, Senin (19/1/2026). Ia menegaskan, pola penganggaran ke depan tidak lagi dimulai dari pengajuan OPD, melainkan dari arahan dan instruksi gubernur sebagai kepala daerah.
ASR menyebut kebijakan itu sebagai bentuk tanggung jawabnya setelah hampir satu tahun memimpin Sultra. Ia memastikan akan meneliti dan mencermati setiap pos anggaran secara rinci agar belanja daerah benar-benar terarah dan tidak disusun berdasarkan kepentingan sektoral masing-masing OPD.
Seluruh rencana anggaran, kata dia, wajib dikonsultasikan langsung dengan gubernur sebelum ditetapkan. Anggaran yang disusun tanpa melalui diskusi dan arahan gubernur akan dianggap sebagai pelanggaran.
“Semua anggaran bersifat top down dan atas instruksi saya,” tegas ASR.
Menurutnya, pengendalian anggaran secara ketat diperlukan agar belanja daerah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan justru dinikmati oleh kelompok tertentu. Karena itu, ia mengingatkan tidak boleh ada OPD yang menambahkan program maupun anggaran tanpa sepengetahuan dan persetujuan gubernur. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
