SULTRATOP.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mengambil langkah solutif dalam penataan kawasan Eks-MTQ Kendari dengan menambah kapasitas lapak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi 100 tenan.
Kebijakan ini sekaligus menandai perubahan besar, di mana seluruh pedagang nantinya tidak lagi diperbolehkan berjualan di bahu jalan dan akan dipusatkan di dalam kawasan yang telah disiapkan pemerintah.
Penataan tersebut diyakini memberi banyak manfaat, termasuk saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Sultra, mulai dari kelancaran arus lalu lintas, peningkatan keamanan pengunjung, hingga menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.
Selain itu, pemusatan aktivitas jual beli di satu kawasan juga diharapkan memudahkan pengunjung mengakses berbagai kebutuhan sekaligus mendorong perputaran ekonomi UMKM menjadi lebih optimal.
Penataan kawasan Eks-MTQ Kendari sendiri terus dikebut menjelang perayaan HUT ke-62 Sultra. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra berkomitmen memberikan ruang usaha yang layak bagi pelaku UMKM tanpa mengabaikan penataan kawasan.
“Kami awalnya mendata 50, tetapi kami tambah menjadi 100 tenan. Yang belum terakomodasi akan tetap kami beri kesempatan secara bertahap,” ujar Gubernur ASR saat ditemui di kantornya pada Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas tersebut merupakan respons atas aspirasi pelaku UMKM yang menginginkan lokasi berjualan yang lebih rapi dan terpusat di dalam kawasan Eks-MTQ.
Rencananya, kawasan tersebut akan diresmikan bertepatan dengan peringatan HUT Sultra, sekaligus menjadi titik baru aktivitas ekonomi masyarakat. Setelah itu, pedagang tidak lagi diperkenankan berjualan di luar area atau di bahu jalan.
“Setelah diresmikan nanti, seluruh aktivitas jual beli akan difokuskan di dalam kawasan,” tambahnya.
Selain penyediaan tempat, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area tersebut. Hal itu dinilai penting agar fasilitas yang telah dibangun tetap terawat dan menarik bagi pengunjung.
“Karena sudah difasilitasi, maka pengelolaan kebersihan juga harus diperhatikan. Ini sudah disepakati bersama pelaku usaha,” jelasnya.
Terkait isu biaya sewa lapak, Gubernur menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan tarif resmi. Ia menginginkan penentuan harga dilakukan melalui kesepakatan bersama para pelaku UMKM. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
