SULTRATOP.COM, KENDARI – Penguatan ekonomi dan keterlibatan perempuan dalam politik menjadi dua pilar utama yang ditekankan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Perempuan Bangsa Sultra, Minggu (28/6/2026), di Kendari.
Menurutnya, perempuan haruslah bisa mandiri dan berdaya sehingga dapat menjadi kekuatan penting dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Muswil tersebut menjadi momentum konsolidasi gerakan Perempuan Bangsa di Bumi Anoa untuk mengawal berbagai isu strategis sekaligus meningkatkan peran aktif perempuan di ruang publik. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan DPP Perempuan Bangsa, Arzeti Bilbina.
Dalam pemaparannya, Jaelani yang juga anggota Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan, melainkan harus tampil sebagai motor penggerak perubahan. Ia mendorong seluruh kader Perempuan Bangsa di Sultra agar semakin berdaya, baik secara ekonomi maupun politik.
“Perempuan di Sultra harus mengambil peran strategis. Kita ingin melihat perempuan-perempuan hebat di daerah ini berdaya secara ekonomi, politik, mandiri, dan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak,” ujar Jaelani.
Jaelani memandang perempuan bukan sekadar objek pembangunan, melainkan aktor strategis yang menentukan arah kemajuan bangsa. Mengutip filosofi bahwa “perempuan adalah tiang negara”, ia menilai bangsa akan memiliki fondasi yang kokoh jika kaum perempuannya kuat, berdaya, dan berpendidikan.
“Jika perempuannya kuat, berdaya, dan berpendidikan, maka fondasi bangsa juga akan kokoh,” katanya.
Dalam konteks pembangunan nasional, Jaelani mendorong kader perempuan agar proaktif menyuarakan dan mengawal kepentingan rakyat, terutama isu-isu kemaslahatan di daerah.
Ia menjelaskan, dengan adanya kemandirian ekonomi dan keterlibatan dalam politik formal maka kontribusi perempuan akan semakin optimal.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, Jaelani menilai sektor tersebut sangat relevan bagi perempuan, termasuk kelompok wanita tani dan nelayan, untuk ikut memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, ia menegaskan perempuan tidak boleh memandang politik sebagai sesuatu yang tabu. Menurutnya, kehadiran perempuan di ruang-ruang pengambilan keputusan diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki perspektif gender dan lebih berpihak kepada perempuan serta anak.
“Tujuannya agar produk hukum atau kebijakan yang dilahirkan di tingkat daerah maupun pusat memiliki sensitivitas gender dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan perempuan dan anak,” tuturnya.
Jaelani juga menekankan pentingnya kader perempuan aktif berorganisasi, mengikuti pendidikan kader, serta memperkuat kapasitas diri agar mampu berkontribusi secara nyata dalam berbagai sektor pembangunan. (===)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
