SULTRATOP.COM, LAWORO – Kabupaten Muna Barat (Mubar) berhasil masuk kandidat peraih Paritrana Award 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dari 17 kabupaten/kota di Sultra, ada tiga kabupaten yang masuk kandidat yakni Muna Barat, Konawe Selatan, dan Wakatobi.
Penjabat (Pj) Bupati Mubar La Ode Butolo, didampingi Sekda Mubar LM Husein Tali, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mubar, La Ode Sagala mengikuti tahap wawancara kandidat penghargaan Paritrana Award 2023, di salah satu hotel di Kendari, Selasa (27/2/2024).
La Ode Butolo mengungkapkan akan berkomitmen memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik untuk para ASN, tenaga honorer dan seluruh masyarakat Mubar. Program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJamsostek) ini untuk dua program yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
“Alhamdulillah Mubar masuk tiga besar kandidat peraih Paritrana Award dari 17 kabupaten/kota di Sultra. Semua ini bukti keseriusan Pemkab Mubar melindungi para tenaga honorer dan pekerja rentan ke BP Jamsostek dengan menggunakan anggaran APBD,” kata La Ode Butolo.
Menurut La Ode Butolo, mendaftarkan masyarakat Mubar sebagai peserta BPJamsostek adalah salah satu cara menurunkan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, pada tahun ini dirinya akan memasukkan seluruh masyarakat yang berhak didaftarkan pada BPJamsostek.
“Kita targetkan kemiskinan ekstrem di Mubar menjadi zero. Untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, kita anggarkan di APBD sebesar Rp2,7 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Muh Abdurrohman Sholih, mengatakan, secara nasional penghargaan Paritrana Award dilaksanakan di setiap provinsi di Indonesia.
Untuk Sultra pihaknya mengikutsertakan 17 kabupaten/kota. Namun, dalam penilaian yang dilakukan oleh tim penilai muncul tiga terbaik.
“Tiga daerah ini kita akan gali sejauh mana komitmen pemerintah daerah saat ini dan ke depannya terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Jadi, hari ini kita lakukan wawancara dan pemaparan kepada tiga daerah ini, dengan menghadirkan sembilan tim penilai (juri),” tuturnya.
Kata dia, salah satu indikator penilaian Paritrana Award ini adalah dukungan regulasi dari masing-masing pemerintah daerah. Apakah nantinya akan mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, serta turunannya seperti surat edaran bupati atau surat teknis dari masing-masing organisasi perangkat daerahnya.
Pihaknya berharap OPD mulai dari dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), dinas ertanian dan perkebunan, dan dinas koperasi dan UMKM memastikan para pekerjanya sudah mendapatkan BPJamsostek. (—–)
Kontributor: Adin
Editor: Ilham Surahmin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
