SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Upaya Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) memperjuangkan ketersediaan dan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) mulai mendapat respons pemerintah pusat.
Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, La Ode Sulaeman, bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga ke Kabupaten Muna Barat, Jumat (4/9/2026).
Rombongan tersebut disambut langsung Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Wakil Bupati Ali Basa, dan jajaran Pemkab Mubar di Rumah Jabatan Bupati, Desa Wapae Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Bupati Muna Barat dengan pemerintah pusat di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Darwin menyampaikan keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Muna Barat.
Kondisi itu ditandai dengan antrean panjang kendaraan di SPBU Desa Sukadamai, Kecamatan Tiworo Tengah. Bahkan, harga Pertalite di tingkat pengecer disebut mencapai Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter.
Darwin menilai persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi karena BBM menjadi kebutuhan vital masyarakat, mulai dari transportasi, nelayan, petani, pelaku usaha hingga menunjang pelayanan pemerintahan.
“Alhamdulillah, aspirasi kami direspons cepat oleh Bapak Dirjen Migas, Kepala BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga. Suatu kesyukuran bagi kami, apa yang kami sampaikan direspons cepat dan turun langsung serta memberikan perhatian khusus untuk Muna Barat,” ujar Darwin.
Ketua DPD Golkar Sultra itu juga menyampaikan bahwa berdasarkan kajian pemerintah daerah, kuota BBM yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat Muna Barat.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, La Ode Sulaeman, mengungkapkan kunjungan tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah menindaklanjuti persoalan BBM di Muna Barat.
Ia bahkan menyebut Darwin sebagai kepala daerah yang aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat hingga langsung menemui pemerintah pusat.
Menurut Sulaeman, selama setahun menjabat di Kementerian ESDM, Muna Barat menjadi daerah yang mendapat perhatian khusus setelah kepala daerahnya secara langsung menyampaikan persoalan BBM kepada Dirjen Migas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga.
Ia juga mengaku melihat sendiri antrean kendaraan yang panjang saat berada di Muna Barat.
Sulaeman menegaskan persoalan BBM di Muna Barat menjadi salah satu prioritas yang akan ditindaklanjuti pemerintah.
“Kami tidak mungkin jauh-jauh datang ke Muna Barat kalau itu tidak kami jadikan prioritas,” tegasnya.
Ia memastikan pemerintah akan menyiapkan kebutuhan BBM masyarakat Muna Barat berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi di lapangan.
BPH Migas Dorong Penambahan dan Titik SPBU
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, turut mengapresiasi langkah Bupati Muna Barat memperjuangkan kebutuhan BBM masyarakat.
Menurut dia, persoalan antrean panjang yang ditemukan di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap distribusi dan akses masyarakat terhadap BBM.
BPH Migas, kata Wahyudi, akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk mengawal alokasi dan distribusi BBM agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta Pemkab Mubar berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga terkait kemungkinan penambahan titik SPBU untuk mengurai antrean.
“Untuk itu, kami meminta Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, untuk meminta penambahan titik SPBU untuk mengurangi antrean panjang. Bisa dilakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga. Yang pasti kami prioritaskan aspirasi dari Bupati Muna Barat,” ujarnya.
Wahyudi menekankan pentingnya pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM. Pengawasan tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, serta pihak terkait lainnya agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia menjelaskan, solar merupakan BBM bersubsidi dengan subsidi sekitar Rp1.000 per liter dan kompensasi negara sekitar Rp15 ribu per liter. Sementara minyak tanah mendapat subsidi penuh, sedangkan Pertalite memperoleh kompensasi negara sekitar Rp6.400 per liter.
Karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap subsidi dan kompensasi pemerintah, BPH Migas akan melakukan evaluasi secara bertahap terhadap kebutuhan BBM di Muna Barat.
Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, menyampaikan empat poin penting dalam kunjungan tersebut.
Pertama, pemerintah bersama BPH Migas akan mempertimbangkan kebijakan penambahan kuota BBM untuk Muna Barat.
Kedua, perluasan akses distribusi juga menjadi perhatian, termasuk kemungkinan kebijakan BPH Migas terhadap lembaga subpenyalur maupun SPBU.
Ketiga, Pertamina meminta dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bersama-sama memperbaiki akses distribusi sehingga BBM bersubsidi dapat tersalurkan tepat sasaran.
Keempat, pemerintah daerah diharapkan mengeluarkan kebijakan pengendalian dan pengawasan distribusi BBM. Hal ini dinilai penting mengingat ketersediaan BBM terbatas dan biaya pengadaannya cukup besar.
“Pada prinsipnya dari hulunya akan dipertimbangkan penambahan kuota. Sementara kami (Pertamina) di hilirnya pada penambahan kuota, dan distribusinya, kami meminta pengawalan agar BBM ini tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
Laporan: Adin
Editor: Jumriati
