SULTRATOP.COM, RAHA – Ratusan honorer dari tenaga Kesehatan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyeruduk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, Senin (14/10/2024).
Koordinator Lapangan LM Sudasharul Komwak mengatakan pihaknya menuntut BKPSDM Muna yang diduga menghilangkan dan menghapus data honorer kesehatan sebanyak 426 orang.
“Hari ini kami menutut BKPSDM untuk melakukan uji publik data honorer yang telah dihapus, karena kenyataannya kami tidak bisa mendaftar sebagai tenaga PPPK,” terang Sudasharul.
Dia mengaku geram dengan ulah BKPSDM yang menghilangkan 426 data honorer nakes. Padahal kata Sudasharul hasil komunikasi di BKN pusat data honorer nakes di BKN masih terdaftar.
“Tapi saat tiba di daerah data kami di hapus. Katanya menunggu gelombang kedua. Padahal kami sudah lama masa pengabdian,” tegasnya.
Dirinya menuntut pihak BKPSDM memberikan penjelasan soal data honorer nakes. “Tolong, pihak BKPSDM kembalikan data kami yang di daerah karena di BKN ada data kami. Jadi dimasukkan kembali agar masa depan kami jelas,” timpalnya.
Selain itu, massa aksi juga mengungkapkan kekecewaan karena ada beberapa honorer yang tidak pernah mengabdi, tiba-tiba terdata di BKPSDM.
“Kami heran data kami hilang, sementara data yang di-upload BKPSDM hari ini banyak tidak terdaftar dalam SK Bupati. Kami yang sudah bertahun-tahun justru tidak ada,” urainya.
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Muna, LM Asmadi Teno mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan komunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengecek data honorer nakes di Muna berdasarkan by name by address.
“Saya sudah utus Kabid untuk menyetor data nakes di BKN dan mengupload kembali datanya. Namun hingga hari ini belum ada balasan dari BKN,” jelasnya.
Kata Asmadi jni masalah memang bukan hanya di Muna, namun seluruh daerah di Indonesia. “Setelah kami kroscek pengiriman tenaga nakes di Jakarta ternyata finalisasinya tidak dikirimkan ulang oleh BKN,” timpalnya.
Salah satu tenaga honorer nakes Febrina mengeluhkan soal pendataan di BKPSDM Muna, yang berkasnya ditolak saat mendaftar sebagai PPPK.
“Kami heran data kami di BKN ada namun saat kami mendaftar PPPK berkas kami tertolak. Makanya hari ini kami menuntut BKPSDM untuk membuka secara transparan data yang sudah ada dan sudah uji publik,” katanya. (B/ST)
Kontributor: Nasrudin
Editor: Ilham Surahmin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
