SULTRATOP.COM, KENDARI — Keberadaan alat mitigasi bencana yang berfungsi optimal menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat dari ancaman gempa bumi dan tsunami. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kendari mengakui bahwa pemeliharaan fasilitas vital di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini harus berstrategi di tengah keterbatasan anggaran.
Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Kendari, Ilham, membeberkan bahwa saat ini proses perawatan peralatan kebencanaan mulai terdampak oleh adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Perawatan sejauh ini sebenarnya masih berjalan lancar. Hanya saja, seperti yang kita alami bersama, saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran,” ungkap Ilham saat dikonfirmasi, Jumat (26/6/2026).
Akibat pengetatan anggaran tersebut, BMKG kini tidak bisa lagi melakukan pengecekan rutin secara menyeluruh ke seluruh perangkat seperti waktu-waktu sebelumnya. Strategi pemeliharaan terpaksa diubah menggunakan sistem skala prioritas.
Jika sebelumnya BMKG rutin mengecek semua peralatan secara berkala, sekarang fokus pemeliharaan dialihkan dan diprioritaskan khusus ke peralatan yang sedang mengalami kendala atau bermasalah saja di lapangan.
Meskipun menghadapi tantangan anggaran, BMKG memastikan jaringan sistem peringatan dini di Sultra tetap bekerja. Saat ini, terdapat 14 alat pendeteksi gempa bumi (seismograf) yang ditempatkan di hampir seluruh kabupaten/kota di Sultra.
Dari total wilayah yang ada, tercatat tinggal empat daerah yang belum memiliki unit seismograf sendiri, yaitu Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Buton. Namun, untuk mengantisipasi kekosongan tersebut, BMKG telah menyiasatinya dengan memasang teknologi alternatif.
“Di empat wilayah yang belum memiliki unit seismograf tersebut, kami menempatkan alat diseminasi informasi gempa bumi berbentuk WRS – New Generation (Warning Receiver System),” jelasnya.
Sementara itu, untuk sistem peringatan dini tsunami (Early Warning System) di wilayah pesisir, Sultra saat ini baru bertumpu pada dua lokasi utama. Jalur evakuasi dan sirine tersebut ditempatkan di sekitar kawasan Islamic Centre Kota Baubau dan di area Pelabuhan Wakatobi 2.
Keterbatasan fasilitas dan anggaran ini menjadi pelecut bagi BMKG untuk terus mengingatkan pentingnya kolaborasi multisektor. Ilham menegaskan, teknologi hanyalah alat bantu, sementara kekuatan mitigasi yang sesungguhnya ada pada kesiapan masyarakat itu sendiri.
“Bahaya gempa bumi memang tidak bisa kita kurangi atau hentikan, namun risikonya bisa kita minimalisir dengan memperkuat kapasitas masyarakat, terutama di daerah pesisir dan zona merah sesar aktif,” tuturnya.
Oleh karena itu, BMKG gencar melaksanakan program mandiri seperti BMKG Goes To School serta Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami demi menciptakan cita-cita zero victim (nol korban) saat bencana terjadi. (—)
Penulis: Jumriati
