SULTRATOP.COM, KENDARI – Di tengah kebijakan pengetatan anggaran nasional dan dinamika ekonomi global, kinerja fiskal di Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.
Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara di wilayah ini tercatat mencapai Rp25,6 triliun atau sekitar 96,03 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap bergerak positif.
Capaian tersebut turut tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi Sultra yang justru mengalami akselerasi. Pada triwulan III-2025, ekonomi regional tumbuh sebesar 5,65 persen secara tahunan (year-on-year), meningkat signifikan dibandingkan triwulan II-2025 yang berada di angka 3,41 persen. Tren itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan penghematan belanja.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto, mengatakan realisasi belanja APBN yang hampir menyentuh target berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan ekonomi daerah. Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal dengan aktivitas sektor riil menjadi kunci agar perekonomian Sultra tetap tumbuh di tengah berbagai tekanan eksternal.
“Capaian tersebut menjadi salah satu penopang utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Sultra, terutama di tengah dinamika global dan pengetatan anggaran nasional,” ujar Iman di Kendari, Selasa (27/1/2026).
Kata dia, di tengah dinamika global dan kebijakan penghematan anggaran nasional, ekonomi Sultra justru memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif. Pada triwulan III-2025, ekonomi regional tumbuh sebesar 5,65 persen secara tahunan (year-on-year), meningkat signifikan dibandingkan triwulan II-2025 yang berada di angka 3,41 persen. Pertumbuhan itu mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap terjaga.
Dari sisi nilai ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sultra atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2025 tercatat sebesar Rp51,68 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp30,41 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil yang cukup merata di berbagai sektor.
Sementara itu, stabilitas harga juga relatif terkendali meski tekanan inflasi tetap terasa. Pada Desember 2025, inflasi year-on-year di Sultra tercatat sebesar 2,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 109,61. Capaian itu masih berada dalam rentang inflasi yang terkendali dan mendukung daya beli masyarakat.
Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kolaka yang mencapai 3,45 persen dengan IHK 110,64. Sebaliknya, Kota Baubau mencatat inflasi terendah sebesar 2,07 persen dengan IHK 110,05. Perbedaan itu mencerminkan variasi kondisi pasokan dan permintaan antarwilayah di Sultra.
Tekanan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,84 persen. Selain itu, lonjakan juga terlihat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 9,78 persen, pendidikan sebesar 5,05 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,54 persen, serta transportasi 2,01 persen.
Kendati demikian, tidak semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga. Beberapa kelompok justru mencatat deflasi secara tahunan, antara lain pakaian dan alas kaki sebesar 0,81 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,12 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Kondisi itu turut membantu menahan laju inflasi secara keseluruhan.
Secara bulanan, inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,22 persen. Sementara itu, inflasi year-to-date hingga akhir Desember 2025 berada di angka yang sama dengan inflasi tahunan, yaitu 2,86 persen. Hal itu menunjukkan pola inflasi yang relatif stabil sepanjang tahun.
Di sisi fiskal, meski realisasi belanja APBN regional hampir mencapai target, belanja negara di Sultra tercatat mengalami kontraksi sebesar 8,63 persen secara tahunan. Kontraksi itu terutama disebabkan oleh realisasi belanja barang dan belanja modal yang belum optimal, seiring dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
“Sinergi antara kebijakan fiskal dan dorongan sektor riil diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sultra ke depan,” tutur Iman. (A/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
