SULTRATOP.COM, KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada triwulan 1 2024 mencapai Rp5,3 miliar atau 20,94 persen dari pagu APBN.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Sultra Syarwan mengatakan, realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat dan TKDD.
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp1,6 miliar atau 23,35 persen dari pagu anggaran 2024 yang terdiri antara lain belanja pegawai sebesar Rp711,43 miliar atau 27,29 persen dari pagu.
“Belanja barang sebesar Rp751,89 miliar (24,69 persen dari pagu APBN), belanja modal sebesar Rp213,72 miliar (14,06 persen dari pagu APBN) serta belanja hibah dan bantuan sosial yang belum terealisasi,” ungkapnya saat konferensi pers di Kendari pada Senin (29/4/2024).
Ia menyebut, pendapatan negara juga mengalami sedikit kontraksi, namun akan terus didorong seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dampak Idulfitri tahun 2024.
Sampai dengan Maret 2024, pendapatan negara di Sultra tercapai sebesar Rp782,03 miliar, turun sebesar 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 atau sebesar kurang lebih Rp116,82 miliar.
Untuk penerimaan bea dan cukai hingga 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp54,85 miliar, yang terdiri dari penerimaan bea masuk sebesar Rp57,27 miliar, bea keluar Rp2,41 miliar, dan penerimaan cukai sebesar Rp650,91 juta.
“Penerimaan ini tumbuh sebesar 25,19 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu atau naik sebesar Rp11,04 miliar,” tutur Syarwan.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Maret 2024 mencapai Rp224,43 miliar. Penerimaan ini berasal dari pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp106,88 miliar atau berkontribusi 39,42 persen dari pagu APBN.
Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar 35,34 persen dari penerimaan tahun 2023 atau turun Rp58,42 miliar. Selanjutnya, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) disumbang oleh pendapatan dari pelayanan BLU sebesar Rp117,55 miliar atau 32,63 persen dari pagu APBN dan tumbuh sebesar 14,27 persen dibanding tahun 2023.
Penerimaan negara pada sektor PNBP berasal dari aktivitas jasa transportasi, jasa pendidikan, pelayanan kepolisian, pelayanan dan administrasi hukum, jasa agraria, dan pendapatan kejaksaan dan peradilan. (—–)
Kontributor: Ismu Samadhani
