SULTRATOP.COM, KENDARI – Kinerja ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan tren menguat di penghujung 2025. Pertumbuhan yang tetap terjaga tak hanya ditopang aktivitas domestik, tetapi juga lonjakan penerimaan negara yang dipicu meningkatnya impor untuk kebutuhan pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian logam.
Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi Sultra tercatat mencapai 5,94 persen (year-on-year), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Angka ini mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap solid di tengah dinamika global dan domestik.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto menjelaskan bahwa secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sultra pada periode tersebut mencapai Rp55,03 triliun atas dasar harga berlaku.
Sementara itu, jika dihitung berdasarkan harga konstan 2010, nilainya berada di angka Rp32,28 triliun, menunjukkan ekspansi ekonomi yang berlangsung cukup konsisten.
Namun, di balik tren positif tersebut, tekanan inflasi masih menjadi perhatian. Pada Februari 2026, inflasi tahunan (y-on-y) tercatat sebesar 5,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,09.
“Kabupaten Kolaka menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi, sedangkan Konawe mencatatkan inflasi terendah,” ungkap Iman dalam keterangan resminya pada Selasa (17/3/2026).
Ia menyebut, lonjakan harga terutama dipicu oleh kenaikan tajam pada sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang melonjak hingga 21,68 persen. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga turut mendorong inflasi, meski beberapa sektor seperti pakaian dan komunikasi justru mengalami deflasi.
Di sisi fiskal, belanja negara di Sultra hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp3,46 triliun atau sekitar 16,68 persen dari pagu anggaran. Realisasi itu tumbuh lebih dari 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring kebijakan pemerintah yang tidak lagi menerapkan efisiensi anggaran ketat seperti awal 2025.
Dari sisi pendapatan, kinerja penerimaan negara menunjukkan lonjakan signifikan. Total penerimaan perpajakan mencapai Rp551,09 miliar dengan pertumbuhan lebih dari 50 persen secara tahunan. Bahkan, sektor kepabeanan melonjak drastis hingga lebih dari 500 persen dan menjadi salah satu penopang utama penerimaan.
Peningkatan tajam pada penerimaan kepabeanan tidak lepas dari aktivitas impor yang meningkat, terutama untuk mendukung pembangunan smelter di Sultra.
“Proyek itu membutuhkan banyak peralatan dari luar negeri, sehingga mendongkrak bea masuk secara signifikan,” tutur Iman.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mencatat kinerja impresif dengan realisasi Rp196,31 miliar. Pertumbuhan tinggi terutama berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya dari sektor pendidikan yang mengalami lonjakan signifikan.
Di sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan Rp643,51 miliar, meski sebagian besar masih terserap untuk belanja pegawai. Adapun belanja bantuan sosial belum menunjukkan realisasi hingga akhir Februari 2026.
Transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang cukup baik dengan realisasi mencapai Rp2,82 triliun. Meski demikian, beberapa komponen seperti DAK Fisik dan Dana Desa masih menunggu petunjuk teknis, sehingga belum tersalurkan pada awal tahun ini. (B-/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
