SULTRATOP.COM, KENDARI – Pembiayaan layanan kesehatan di Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang 2025 menembus Rp1,23 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar justru tersedot untuk layanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) yang mencapai 58 persen, menandakan mayoritas pasien datang dalam kondisi yang sudah membutuhkan penanganan intensif.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan lonjakan tersebut seiring meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan akses layanan yang semakin terbuka, tapi di sisi lain juga menunjukkan tingginya kebutuhan penanganan medis, terutama pada tahap pengobatan lanjutan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Hernawan Priyastomo mengungkapkan, hampir seluruh anggaran terserap untuk layanan kesehatan langsung yang mencapai Rp1,22 triliun.
“Sepanjang tahun 2025, kami telah membayarkan Rp1,23 triliun untuk pelayanan kesehatan di Sultra, dan angka ini terus meningkat dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Jika dirinci, pembiayaan tersebut terbagi dalam beberapa layanan utama, mulai dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebesar Rp201 miliar hingga Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang mencapai Rp31 miliar.
Selain itu, layanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) menyerap Rp273 miliar. Namun, porsi terbesar berasal dari Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) yang mencapai Rp719 miliar.
Dominasi RITL ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pasien datang dalam kondisi yang sudah memerlukan perawatan intensif. Sementara itu, anggaran untuk upaya promotif dan preventif masih sangat kecil, hanya Rp8,1 miliar atau sekitar 0,66 persen dari total pembiayaan kesehatan.
Padahal, pendekatan promotif dan preventif seperti edukasi kesehatan, deteksi dini, dan skrining rutin dinilai dapat menekan risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi serius.
“Kalau upaya pencegahan diperkuat, maka risiko masyarakat jatuh sakit bisa ditekan. Ini berdampak langsung pada kualitas hidup sekaligus efisiensi pembiayaan,” jelasnya.
Dari sisi wilayah, Kota Kendari mencatat pembiayaan tertinggi sebesar Rp580 miliar, jauh melampaui daerah lain di Sultra. Kota Baubau berada di posisi kedua dengan Rp136 miliar, disusul Kabupaten Konawe Rp91 miliar dan Kabupaten Kolaka Rp89 miliar.
Daerah lainnya mencatat angka lebih rendah, seperti Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara masing-masing Rp43 miliar, Kabupaten Konawe Selatan Rp47 miliar, hingga Kabupaten Wakatobi Rp22 miliar.
Adapun wilayah dengan realisasi terendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang mencatat sekitar Rp6 miliar sepanjang 2025. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
