SULTRATOP.COM, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini memperkuat sinergi bersama media massa untuk meningkatkan edukasi publik sekaligus menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Media Workshop yang digelar BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX bersama Kantor Cabang Kendari di Kota Kendari pada Selasa (12/5/2026).
Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Asyraf Mursalina mengatakan, media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait pelaksanaan Program JKN.
Menurutnya, keberhasilan program jaminan kesehatan tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan dan pemerintah daerah, tetapi juga dukungan media dalam membangun pemahaman masyarakat.
“Media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam membangun literasi publik mengenai Program JKN. Karena itu kami ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif bersama insan pers,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan data terbaru kepesertaan JKN di Sulawesi Tenggara (Sultra) per 1 Mei 2026. Jumlah masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta JKN mencapai 2.887.470 jiwa atau setara 100,38 persen dari total penduduk di Sultra.
Sementara itu, jumlah peserta aktif tercatat sebanyak 2.485.553 jiwa atau sekitar 86,41 persen dari total peserta yang telah terdaftar.
Asyraf menjelaskan, capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya akses masyarakat terhadap perlindungan layanan kesehatan di Sultra.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan serta menjaga keaktifan peserta JKN.
“Dukungan pemerintah daerah sangat besar dalam memastikan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan melalui Program JKN, termasuk melalui integrasi data dan dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Selain membahas capaian kepesertaan, BPJS Kesehatan juga menyoroti tantangan pembiayaan layanan kesehatan akibat meningkatnya kasus penyakit katastropik seperti jantung, kanker, dan stroke.
Menurut Asyraf, tingginya angka penyakit tersebut berdampak langsung terhadap pembiayaan layanan kesehatan dalam sistem JKN.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif melalui edukasi pola hidup sehat kepada masyarakat.
“Pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar beban pembiayaan kesehatan lebih terkendali dan keberlanjutan Program JKN tetap terjaga,” pungkasnya. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani















