SULTRATOP.COM, KENDARI – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu dan bertanggung jawab.
Hal itu diungkapkannya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (13/1/2025). Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penyerahan LHP tersebut dilakukan dalam kegiatan resmi yang dihadiri pimpinan DPRD Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta para inspektur daerah se-Sultra.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif.
Menurutnya, pemeriksaan BPK memiliki arti strategis bagi pemerintah daerah karena tidak hanya menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pelaksanaan program, termasuk ketepatan sasaran pembangunan dan pelayanan publik.
LHP yang diterima, lanjut dia, menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkot Kendari untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan pengawasan. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, memaparkan sejumlah temuan strategis hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT.
BPK menyoroti pengelolaan aset daerah, tata ruang, serta pentingnya percepatan digitalisasi di sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan transparansi dan kualitas layanan. (B-/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
