SULTRATOP.COM, LAWORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) bersama KPU dan Bawaslu setempat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dukungan pelaksanaan Pilkada 2024, yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Mubar, Jumat (3/11/2023).
Penjabat (Pj) Bupati Mubar Bahri mengungkapkan, Pemkab Mubar menyiapkan anggaran sekitar Rp44 miliar lebih untuk pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan hingga pengamanan Pilkada 2024.
Jumlah tersebut telah disepakati antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muna Barat bersama KPU dan Bawaslu serta TNI/Polri.
“Untuk pendanaan Pilkada 2024, kita siapkan Rp44 miliar lebih yang meliputi KPU menerima Rp28,667 miliar, Bawaslu menerima Rp10,218 miliar, Polri menerima Rp4 miliar dan TNI menerima Rp1,2 miliar,” terang Bahri.
Bahri melanjutkan, pendanaan Pilkada ini dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2023 dan APBD tahun 2024 dengan besaran masing-masing 40 persen di APBD 2023 dan 60 persen di APBD 2024.
“Setelah 14 hari penandatanganan NPHD, ini sudah kita transfer langsung,” tambahnya.
Ia menjelaskan pendanaan Pilkada ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana pendanaan pilkada ini dibebankan pada APBD.
Kemudian, turunan teknisnya diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati atau Wali Kota.
Sementara Ketua KPU Mubar, La Tajudin memberikan apresiasi kepada Pemkab Mubar yang telah menganggarkan pendanaan Pilkada 2024.
Menurutnya, pendanaan pilkada ini salah satu keseriusan Pj Bupati Mubar dalam menyukseskan agenda nasional, baik pemilu dan pilkada.
“Kami (KPU Mubar) mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap dukungan Pj Bupati Mubar yang telah memberikan dukungan serius dalam menyukseskan Pilkada di Mubar ini,” ungkapnya.
Hal sama juga diungkapkan Ketua Bawaslu Mubar, Awaluddin Usa. Ia mengapresiasi respons cepat dari Pj Bupati Mubar, Bahri yang telah memberikan pendanaan Pilkada 2024.
Awaluddin juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Mubar yang telah melakukan penandatanganan pakta integritas dan netralitas ASN. Menurutnya, penandatangan netralitas ASN ini adalah salah satu langkah maju dan komitmen menjaga proses kemurnian pesta demokrasi di Mubar.
“Pemilu dan Pilkada bukan saja menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab kita semua,” ungkapnya. (—-)
