SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Dalam waktu yang baru 17 bulan sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa belum dapat memetik seluruh hasil kerjanya di Muna Barat. Ibarat menanam pohon, kebijakan yang mereka tanam masih berada dalam fase bertumbuh. Sebagiannya mulai memunculkan tunas, sementara yang lain masih membutuhkan waktu, perawatan, dan kesabaran hingga benar-benar berbuah.
Kendati demikian, hari jadi ke-12 Muna Barat bukan sekadar panggung perayaan, melainkan juga ruang evaluasi. Masyarakat berhak menagih janji dan mengukur sejauh mana pohon-pohon pembangunan itu telah bertumbuh: apa yang sudah dikerjakan dan apa yang benar-benar mulai dirasakan? Meski belum seluruhnya berbuah, beberapa tunas telah tampak dan dapat menjadi jawaban awal atas harapan publik.
Di sektor kesehatan, misalnya, pemerintah daerah berhasil menghadirkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) senilai Rp12 miliar. Lebih besar lagi, Muna Barat juga memperoleh program pembangunan Rumah Sakit Tipe C dengan nilai investasi sekitar Rp158 miliar melalui Program Hasil Terbaik Cepat Pemerintah Republik Indonesia.
Kehadiran rumah sakit tersebut bukan sekadar menambah bangunan, tetapi membuka harapan agar masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih lengkap.
Perhatian terhadap masa depan daerah juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah mulai menggulirkan Program Satu KK Satu Sarjana melalui pemberian beasiswa pendidikan, membagikan seragam dan perlengkapan sekolah gratis kepada 3.407 siswa TK, SD, dan SMP.
Pemerintahan di era Darwin ini juga memfasilitasi pendirian perguruan tinggi bekerja sama dengan Muhammadiyah, serta menginisiasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Di sektor peternakan, pemerintahannya tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mendukung usaha masyarakat. Sebanyak 405 ekor sapi, 112 ekor kambing, 11.000 ekor ayam pedaging, 28.200 ekor ayam petelur, serta bantuan pakan ternak disalurkan kepada kelompok penerima. Harapannya sederhana, ternak yang berkembang akan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga.
Sementara itu, bagi masyarakat pesisir, perhatian diwujudkan melalui pengembangan sektor perikanan. Pemerintahan Darwin menyalurkan 23 paket bantuan kapal, bagang, dan alat tangkap modern, disertai 111.800 benih ikan air tawar kepada enam kelompok pembudidaya. Bantuan ini diharapkan menjadi kail yang menguatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya, bukan sekadar ikan yang habis dalam sekali santap.
Teranyar, Muna Barat menjadi kabupaten yang memperoleh alokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) terbanyak di Sulawesi Tenggara. Sebanyak lima kawasan pesisir akan dibangun melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan total anggaran Rp24 miliar. Program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Lasama, Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Rabu (22/7/2026) kemarin.
Capaian itu tentu tidak lahir begitu saja. Di baliknya ada proses panjang, mulai dari membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, menyiapkan kawasan calon penerima program, hingga menggalang dukungan lintas pemangku kepentingan.
Apalagi, upaya itu juga mendapat dukungan dari Jaelani selaku Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi kelautan dan perikanan. Legislator asal Muna itu turut mengawal program Kampung Nelayan Merah Putih melalui Senayan sehingga dapat dialokasikan ke sejumlah kawasan pesisir di Sulawesi Tenggara.
Pemerintahan La Ode Darwin juga mulai mengarahkan perhatian pada sektor pariwisata sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Jika pertanian menjadi lumbung pangan, maka pariwisata diharapkan menjadi jendela yang memperkenalkan kekayaan alam Muna Barat sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal mulai didorong, di antaranya melalui penataan kawasan Ecotourism Pulau Indo serta pengembangan destinasi wisata gugusan pulau di Selat Tiworo. Dua kawasan ini dipandang memiliki daya tarik alam yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat di sektor wisata, perikanan, hingga ekonomi kreatif.
Tentu, satu tahun lima bulan belum cukup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah sebuah daerah yang baru berusia 12 tahun. Masih banyak harapan yang menunggu untuk diwujudkan.
Pada rentang waktu yang singkat itu setidaknya menunjukkan bahwa pemerintahan La Ode Darwin tidak menghabiskan waktu untuk sekadar menghangatkan kursi. Mereka mulai meletakkan batu demi batu fondasi pembangunan. Seperti pepatah “sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”.
Bila arah kemudi ini terus dijaga dengan konsistensi dan integritas, fondasi yang dibangun hari ini dapat menjadi pijakan bagi Muna Barat untuk melangkah lebih jauh pada tahun-tahun berikutnya. Sebab, tujuan akhirnya bukan sekadar menyelesaikan proyek pembangunan atau memenuhi target tahunan, melainkan mewujudkan cita-cita besar Muna Barat sebagai “Liwu Mokesa”.
Liwu Mokesa yang berasal dari bahasa daerah Muna sudah semestinya bukan sekadar slogan yang indah didengar. Ia tentu harus jadi representasi makna aslinya: daerah yang nyaman untuk ditinggali, indah dipandang, tertata dengan baik, serta mampu bersaing dalam pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Ujian Menuju Liwu Mokesa
Satu tahun lima bulan pertama dapat diibaratkan sebagai fase mengatur gerak langkah. Dengan sisa masa jabatan hanya tiga tahun tujuh bulan, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya mengangkat “jangkar”, tetapi juga dari keberaniannya membawa kapal melewati badai hingga tiba di pelabuhan tujuan = liwu mokesa.
Salah satu ombak yang perlu dijinakkan adalah investasi. Di antara kabupaten hasil pemekaran yang lahir pada 2014, Muna Barat mencatat realisasi investasi paling rendah. Pada awal 2026, nilai investasi yang masuk hanya sekitar Rp290 juta.
Angka itu tertinggal jauh dibandingkan daerah yang sama-sama menginjak usia 12 tahun: Buton Tengah yang mencapai Rp13,1 miliar dan Buton Selatan Rp1,2 miliar. Bahkan Kabupaten Muna sebagai daerah induk jauh melambung dengan mencatat Rp6,3 miliar.
Data tersebut menunjukkan bahwa Muna Barat masih menghadapi pekerjaan besar dalam membangun kepercayaan investor. Tentu, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik daerah. Muna Barat tidak memiliki sumber daya tambang seperti nikel di Kolaka dan Konawe ataupun aspal di Pulau Buton yang secara alami menarik investasi berskala besar.
Karena itu, jalan yang harus ditempuh bukan mengejar apa yang tidak dimiliki, melainkan mengolah keunggulan yang ada, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, hingga pariwisata agar memiliki nilai tambah bagi investor.
Persoalan lainnya, tak perlu jauh-jauh mencari batu besar di tengah jalan. Ada masalah yang mungkin tergolong sepele tapi tak kunjung dapat diselesaikan. Sehingga, butuh peran besar dan ketegasan pemerintah daerah, terkhusus dari sang pemimpin.
Pekerjaan rumah yang belum juga tuntas itu adalah masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang memilih menetap di luar Muna Barat. Dampaknya sederhana, tetapi terasa nyata: roda ekonomi daerah berputar tidak maksimal karena sebagian besar penghasilan ASN justru dibelanjakan di daerah lain.
Mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tak sedikit yang masih menetap di Kota Raha. Setiap pagi dan sore, mereka seolah menjadi “langganan tetap” di Tugu Lagadi, titik perlintasan utama menuju Muna Barat.
Tugu Lagadi pun seperti memiliki jam sibuk sendiri. Warga tak perlu melihat arloji: cukup melihat iring-iringan kendaraan ASN, mereka sudah tahu pagi baru dimulai atau jam kerja telah usai. Andai tugu itu bisa bicara, mungkin sapaan yang paling sering terdengar adalah, “eh ketemu lagi konae, besok pasti lewat lagi di sini toh”.
Fenomena ini ibarat seseorang yang bekerja di dapur, tetapi seluruh gajinya dibelanjakan di warung tetangga. Imbasnya Rumah makan, pasar, toko, rumah kontrakan, hingga pelaku UMKM di Muna Barat hanya kebagian melihat “asap masakan”, sementara “hidangan utamanya” dinikmati daerah lain.
Persoalan ini sejatinya bukan cerita baru. Sejak tahun pertama Muna Barat berdiri, redaksi Sultratop mencatat setiap kepala daerah mengeluhkan fenomena yang sama. Sayangnya, hingga kini belum ada resep yang benar-benar ampuh untuk menghentikan tradisi “pulang kampung setiap jam kantor usai” tersebut.
Ujian berikutnya datang dari persoalan yang tampak sederhana, tetapi bertolak belakang dengan penjabaran Liwu Mokesa: hewan ternak, khususnya sapi yang berkeliaran bebas. Di Kusambi Raya, Lawa Raya, dan sejumlah wilayah lainnya, ternak masih sering ditemukan di jalan raya, kebun, bahkan permukiman warga. Selain merusak tanaman dan mengotori halaman, kondisi ini juga kerap bikin kecelakaan lalu lintas.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban pemilik mengkandangkan ternak, melarang melepasliarkan hewan di fasilitas umum dan jalan raya, serta memuat sanksi administratif bagi pelanggar.
Penertiban telah beberapa kali dilakukan, tetapi persoalan itu terus berulang. Di sinilah pepatah lama berlaku: aturan yang terus diabaikan tak ubahnya kompas tanpa jarum penunjuk arah. Ia ada, tetapi tidak mampu membawa siapa pun menuju tujuan.
Karena itu, ujian terbesar pemerintahan La Ode Darwin pada sisa masa jabatannya mungkin bukan sekadar menghadirkan proyek baru, melainkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini dianggap biasa. Sebab, masyarakat sering kali tidak menilai pemimpin dari pidato atau besarnya anggaran, melainkan dari masalah yang benar-benar berhasil diselesaikan.
Pada akhirnya, tiga tahun tujuh bulan ke depan akan menjadi penentu apakah kemudi yang dikendalikan sang nakhoda mampu mengantarkan Muna Barat menuju cita-cita besarnya sebagai Liwu Mokesa, atau perlu satu periode lagi? (***)
Catatan: Adin & Muhamad Taslim Dalma
