SULTRATOP.COM, KENDARI – Sebagai upaya penataan kawasan kumuh di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meninjau langsung wilayah Pulau Pandan, tepatnya di RT 2, 3, dan 4, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Selasa (10/6/2025).
Rombongan didampingi langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, kemudian pejabat teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, Camat Abeli, dan Lurah Poasia.
Menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, di kawasan Pulau Pandan berdiri 165 unit rumah dan dihuni 187 kepala keluarga (KK), dengan karakteristik permukiman padat serta berada di wilayah pesisir yang rentan.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, mengatakan, Pulau Pandan merupakan lokasi ketiga yang dikunjungi sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menangani kawasan kumuh, khususnya di daerah pesisir.
“Tadi sudah dilakukan koordinasi dengan Ibu Wali Kota, dan nanti perencanaannya akan disiapkan, setelah itu diserahkan ke Pemerintah Kota Kendari,” kata Fitrah.
Fitrah menegaskan, fokus penataan tidak hanya mendasar perbaikan rumah warga, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Termasuk penyediaan ruang terbuka hijau, hingga fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, serta drainase.
Wali Kota Kendari, Siswa Karina Imran, menjelaskan bahwa kunjungan dan perhatian dari pemerintah pusat bersama DPR RI merupakan hal positif. Pemerintah Kota Kendari akan segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan langkah yang lebih konkret.
“Alhamdulillah, pagi ini kita bersama meninjau lokasi. Dalam waktu dekat kami akan menyiapkan perencanaannya dan akan terus berkoordinasi dengan satuan kerja dan balai pemukiman. Insyaallah akan segera terealisasi penataannya secara bertahap,” jelasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Satria Damayanti, mengungkapkan pihaknya telah memulai proses identifikasi kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Pandan dan siap mengawal proses perencanaan teknis yang akan dilaksanakan.
“Kami sudah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di Pulau Pandan ini, seperti keterbatasan akses air bersih, drainase yang buruk, dan minimnya ruang terbuka. Dalam waktu dekat, kami akan menyusun dokumen perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan program penataan kawasan ini,” terangnya. (B/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
