SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Dua belas tahun bukanlah usia yang singkat bagi sebuah daerah otonom untuk menapaki jalur pembangunan. Namun, bagi pemerintahan Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa, usia Kabupaten Muna Barat yang memasuki tahun ke-12 justru beriringan dengan babak awal kepemimpinan mereka.
Dilantik pada 20 Februari 2025, duet ini baru sekitar satu tahun lima bulan memegang kemudi pemerintahan. Karena itu, upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Muna Barat hari ini (Kamis, 23/7/2026) bukan sekadar seremoni potong tumpeng, melainkan momentum untuk menakar jejak yang mulai ditinggalkan sekaligus menguji apakah arah kemudi yang mereka bawa telah mengantarkan daerah ini menuju tujuan pembangunan yang diharapkan masyarakat.
Sebelum menghakimi arah kemudi pemerintahan La Ode Darwin, ada baiknya terlebih dahulu membaca “peta dan cuaca” yang mereka hadapi. Sebab, penilaian yang adil tidak lahir dari kesimpulan yang tergesa, melainkan dari kemampuan melihat titik berangkat, rintangan di perjalanan, dan tujuan yang hendak dicapai. Mari adil sejak dalam pikiran!
Perjalanan pemerintahan ini sejak awal tidak melaju di laut yang tenang. Di tengah upaya menjalankan berbagai program pembangunan, “kapal” Muna Barat justru harus berlayar dengan bekal yang lebih sedikit dan “jangkar” masa lalu yang masih tersangkut.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menyusut sekitar Rp131 miliar akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Dari sekitar Rp700 miliar pada 2025, anggaran daerah turun menjadi sekitar Rp565,3 miliar pada 2026.
Padahal, dengan uang segar Rp131 miliar tersebut, pemerintahan Darwin dapat membangun belasan gedung sekolah atau puskesmas baru, hingga puluhan kilometer jalan kabupaten. Asas manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Muna Barat.
Bagi daerah yang masih bertumpu pada dana transfer pusat, pengurangan sebesar itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ruang gerak pembangunan yang ikut menyempit.
Gelombang yang dihadapi pemerintahan Darwin-Ali Basa bukan hanya datang dari menyusutnya ruang fiskal. Mereka juga harus mengemudikan Muna Barat di atas jejak yang meninggalkan luka tata kelola. Warisan itu bukan sekadar catatan administrasi yang berdebu, melainkan perkara hukum yang menggerus kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Fakta itu tercermin dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari yang menyatakan tiga mantan pejabat/aparatur Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muna Barat bersalah dalam perkara korupsi, setelah sebelumnya diproses dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Muna.
Kasus tersebut menjadi penanda bahwa tata kelola pemerintahan di masa lalu menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintahan berikutnya. Itu barulah yang terungkap, bagaimana dengan yang tidak terungkap?
Darwin pernah melontarkan kecaman keras terhadap kepemimpinan sebelumnya. Ia menuding dua mantan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat lebih sibuk mengambil keuntungan pribadi daripada membangun fondasi daerah. Bahkan, dengan diksi yang sangat tajam, Darwin menyebut mereka sebagai “perampok” APBD Muna Barat.
Pernyataan itu memang tidak pernah ia uraikan secara rinci. Namun, catatan Redaksi Sultratop.com menunjukkan bahwa tahun-tahun sebelum kepemimpinannya menyisakan persoalan yang tidak ringan. Sejumlah proyek besar pada Tahun Anggaran 2023 meninggalkan utang kepada pihak ketiga atau kontraktor dengan nilai menembus angka Rp19 miliar.
Ironisnya, proyek-proyek itu berdiri sebagai simbol pembangunan, tetapi di balik temboknya tersimpan tagihan yang belum terbayarkan. Ibarat membangun rumah megah dengan modal utang, bangunannya memang tampak berdiri, tetapi bebannya diwariskan kepada penghuni berikutnya.
Utang tersebut berasal dari berbagai proyek strategis, seperti pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, rumah jabatan bupati, rumah jabatan ketua DPRD, masjid agung, mal pelayanan publik (MPP), percetakan sawah di Lawada Jaya, hingga pembangunan Puskesmas Bero.
Padahal, kewajiban pembayaran proyek-proyek itu semestinya dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2024. Namun kenyataannya, utang tersebut tetap menggantung hingga memasuki masa pemerintahan La Ode Darwin. Baru pada 2025, pemerintah daerah mulai mencicil penyelesaiannya. Hingga 2 Oktober 2025, sekitar Rp7 miliar atau kurang lebih 30 persen dari total utang telah dibayarkan.
Bagi pemerintahan Darwin, melunasi utang proyek memang tidak menghadirkan kemeriahan gunting pita. Namun, itulah harga yang harus dibayar agar “kapal” Muna Barat tidak terus berlayar sambil menyeret jangkar masa lalu.
Sebagai nakhoda, La Ode Darwin terlihat tidak memilih hanya berdiam di “pelabuhan”. Berbagai pembenahan mulai dilakukan, dari mengetuk pintu pemerintah pusat untuk menghadirkan program pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, dan pariwisata, hingga membangun infrastruktur yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.
Menjemput Harapan, Berbuah Dukungan
Bagi daerah yang anggarannya terbatas, harapan tak cukup ditanam di halaman sendiri. Ia harus diperjuangkan. Itulah yang coba dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, mereka berusaha “jemput bola” agar lebih banyak program dan anggaran mengalir ke daerah berjuluk Bumi Laworo ini.
Contoh nyata adalah ruas jalan poros Kusambi–Guali yang diaspal melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) tahap I. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya La Ode Darwin menembus kementerian.
Sebelumnya dia melobi langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur. Kunjungan sang menteri di Muna Barat membuahkan hasil, dengan dikucurkannya anggaran dari pemerintah pusat tersebut.
Dukungan nyata pemerintah pusat lainnya yang berhasil direngkuh adalah pembangunan gudang Bulog berkapasitas 4.000 ton dengan nilai investasi sekitar Rp150 miliar. Gudang yang masih dalam proses awal untuk pembangunan ini terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah.
Hal itu, setelah Darwin melobi program pemerintah pusat untuk direalisasikan. Kala itu, ia berhasil meyakinkan Perum Bulog untuk membangun gudang dan fasilitas pengeringan jagung serta padi.
Pembangunan gudang Bulog ini diberikan kepada tiga kabupaten. Namun, menurut Darwin, Muna Barat menjadi daerah yang paling diprioritaskan oleh Bulog.
“Kalau daerah lain hanya mendapatkan pembangunan gudang dan mesin pengering padi, kita di Muna Barat mendapatkan gudang sekaligus mesin pengering jagung dan padi,” tutur Darwin kepada Sultratop.
Perkembangan terakhir, Pemda Muna Barat telah menyerahkan sertifikat tanah hibah kepada Bulog. Namun untuk kepastian kapan batu pertama pembangunan diletakkan, masih menunggu proses di Bulog.
Kekuatan Jejaring Politik
Pada 2 November 2025, La Ode Darwin terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra). Jabatan ini bukan sekadar menambah posisi politik, tetapi juga memperluas jangkauan komunikasi dan pengaruhnya hingga ke tingkat nasional.
Kini ia menggenggam simpul jejaring politik yang lebih luas. Selain kekuatan infrastruktur politik yang telah kokoh sejak orde baru, partai berlambang pohon beringin ini memiliki segudang pentolan yang menempati posisi strategis di parlemen dan kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai orang nomor satu di Partai Golkar Sulawesi Tenggara, Darwin memiliki ruang yang lebih leluasa untuk menjembatani kepentingan daerah dengan para pengambil kebijakan di pusat. Akar beringin yang menjalar hingga Jakarta menjadi modal politik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan program dan anggaran bagi Muna Barat.
Modal itu semakin kuat karena Golkar memiliki tokoh senior asal Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Komisi ini membidangi infrastruktur, transportasi, perumahan, dan kawasan permukiman, sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama daerah berkembang seperti Muna Barat.
Di tingkat provinsi, Golkar juga menjadi salah satu kekuatan politik utama setelah meraih enam kursi di DPRD Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2024. Posisi tersebut memberi partai ruang lebih besar dalam memperjuangkan aspirasi anggota dewan yang dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah basis partai, termasuk Muna Barat.
Tentu, jejaring politik bukanlah jaminan pembangunan akan berjalan mulus. Namun, di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah, jaringan yang kuat dapat menjadi jembatan untuk membuka akses terhadap program pembangunan, mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta memperbesar peluang Muna Barat memperoleh dukungan anggaran dan proyek strategis.
Sinyal dukungan dari jejaring Partai Golkar terlihat saat kunjungan Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar. Ia mengunjungi Pasar Guali pada 9 Oktober 2025.
Pada momen itu, ia menyatakan kesiapan mengawal usulan anggaran dari pemerintah pusat untuk revitalisasi Pasar Guali, setelah Pemerintah Kabupaten Muna Barat melengkapi dokumen administrasi dan rencana anggaran biaya (RAB).
Komitmen tersebut mencakup dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pasar yang lebih permanen sekaligus modernisasi tata kelola perdagangan.
Sinyal-sinyal dukungan semacam ini ibarat jembatan yang menghubungkan kebutuhan Muna Barat dengan sumber daya di tingkat pusat. Namun, komitmen dan dukungan tersebut tidak boleh berhenti hanya untuk “gola-galai pongke”, istilah dalam masyarakat Muna yang secara harfiah berarti gula-gula di telinga ‘sesuatu yang manis didengar, tetapi tak pernah benar-benar terwujud’.
Menanam Harapan untuk Swasembada
Di tangan La Ode Darwin, hamparan sawah bukan sekadar bentang lahan pertanian. Sawah dipandang sebagai tempat menanam harapan, tempat masa depan Muna Barat disemai sedikit demi sedikit hingga kelak dipanen dalam bentuk kesejahteraan masyarakat.
Pilihan itu bukan tanpa alasan. Muna Barat sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pangan di Pulau Muna. Kawasan Kambara dan sekitarnya bahkan telah lama memiliki citra tersendiri sebagai sentra buah-buahan yang memasok berbagai daerah.
Namun Darwin sepertinya tidak ingin Muna Barat hanya dikenal dari hasil kebunnya. Ia mengarahkan kemudi pembangunan menuju cita-cita yang lebih besar, yakni menjadikan daerah ini mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Karena itu, perhatian pemerintah mulai difokuskan pada peningkatan produksi padi melalui bantuan benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga pembukaan lahan sawah baru.
Babak baru itu dimulai pada 3 Juni 2025. Di atas lahan seluas 866 hektare, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelar penanaman padi serentak. Pada momentum tersebut, Darwin menyerahkan 39 ton benih padi unggul varietas Inpari 42 dan Inpari 32 berlabel ungu kepada kelompok tani.
“Saya berharap insyaallah akhir tahun 2026 nanti, Muna Barat sudah menjadi daerah swasembada beras. Ini menjadi harapan saya bersama Bapak Ali Basa untuk menyejahterakan petani di Mubar,” ujar Darwin.
Bagi sebagian orang, bantuan benih mungkin hanya terlihat sebagai program rutin pemerintah. Namun bagi petani Muna Barat, bantuan itu menjadi awal perubahan. Selama sekitar satu dekade terakhir, mereka nyaris tidak pernah memperoleh benih unggul bersertifikat. Banyak petani mengandalkan benih yang dibeli tanpa sertifikasi, bahkan menyisihkan sebagian hasil panen untuk ditanam kembali pada musim berikutnya. Cara itu memang menjaga roda pertanian tetap berputar, tetapi produktivitasnya sulit melesat.
Namun, tentu saja benih yang baik tidak akan tumbuh maksimal jika ladangnya tidak dipersiapkan secara optimal, harus pakai pepatah lama “sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui”. Dalam konteks pertanian, mendayung itu bukan hanya menebar benih, tetapi juga memastikan petani memiliki alat untuk mengolah sawah agar hasil panennya meningkat.
Karena itu, dua bulan setelah menyalurkan benih unggul, tepat pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menggelontorkan bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan tersebut terdiri atas 14 unit traktor roda empat (jonder) dan 12 unit traktor roda dua dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Namun, pengalaman mengajarkan bahwa bantuan pemerintah sering kali layu sebelum berbuah. Tidak sedikit alat pertanian yang semestinya bekerja di sawah justru berpindah tangan dan diperjualbelikan. Karena itu, Darwin tidak ingin program ini berakhir sebagai cerita lama yang terus berulang.
Sebagai pagar pengaman, Pemerintah Kabupaten Muna Barat membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Satgas tersebut bertugas memantau secara berkala kelompok tani penerima bantuan untuk memastikan seluruh alat benar-benar digunakan mengolah lahan, bukan menjadi komoditas di pasar.
Darwin pun memasang rambu yang tegas. “Kalau ditemukan bantuan itu dijual, kelompok penerima akan diproses secara hukum,” tegasnya. (***)
Catatan: Adin & Muhamad Taslim Dalma
