SULTRATOP.COM, KENDARI — Gelombang protes dari kalangan mahasiswa kembali menggema di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sejumlah elemen mahasiswa turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin membebani masyarakat, Kamis 18 Juni 2026.
Aksi tersebut menjadi ruang ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah program strategis nasional yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Beberapa isu yang disoroti antara lain program makan bergizi gratis (MBG), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), koperasi merah putih, pembangunan markas komando, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, hingga revisi Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mengancam ruang kebebasan sipil.
Salah satu perwakilan Lembaga Keluarga Besar Fakultas Hukum se-Kota Kendari, Akmal Rijanu, menilai Indonesia tengah berada dalam fase krusial, di mana berbagai kebijakan yang lahir dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat.
Menurutnya, situasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika global maupun nasional, mulai dari ketegangan geopolitik internasional hingga kondisi sosial-politik dalam negeri yang terus berkembang.
“Kami dari keluarga besar Fakultas Hukum se-Kota Kendari membawa sejumlah poin penting dalam aksi ini. Kondisi politik dan ekonomi hari ini semakin membuat masyarakat terjepit,” ujar Akmal.
Ia menjelaskan, berbagai isu yang mereka soroti saling berkaitan dalam menentukan arah kebijakan publik dan pembangunan nasional. Setiap keputusan pemerintah, kata dia, memiliki dampak strategis terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami ingin memastikan apakah pemerintah benar-benar memprioritaskan kesejahteraan rakyat, atau justru lebih mengutamakan kepentingan ekonomi segelintir pihak,” tegasnya.
Mahasiswa juga mengingatkan DPRD Sulawesi Tenggara agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat. Jika tuntutan tersebut tidak mendapat perhatian serius, mereka mengisyaratkan akan membangun konsolidasi gerakan yang lebih besar.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
Mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM, khususnya BBM non-subsidi, yang dinilai berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi, logistik, produksi industri, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi revisi UU Polri yang dinilai berpotensi memperluas kekuasaan institusi kepolisian tanpa pengawasan yang memadai, sehingga dapat mengancam prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik.
Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi Program Strategis Nasional (PSN), terutama program MBG, Koperasi Desa (Kopdes), dan pembangunan markas komando yang dianggap berpotensi membebani APBN serta memicu alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan.
Mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi, sekaligus untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memaksimalkan pengembalian kerugian negara. (B/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
