SULTRATOP.COM, BUTON – Logika sederhana pun terasa jungkir balik. Aspal digali dari perut Buton, tetapi nilai tambahnya justru “berpindah rumah” ke Karawang, Jawa Barat. Di tengah jargon hilirisasi untuk pemerataan ekonomi, daerah penghasil malah terancam hanya jadi penonton.
Kontrasnya kian terasa jika menengok komoditas lain. Nikel, misalnya, diolah dan dihilirkan tetap di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), mendekatkan industri ke sumber bahan baku sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Dari smelter hingga rantai industrinya, daerah ikut menikmati efek berganda: lapangan kerja terbuka, perputaran uang meningkat, hingga tumbuhnya sektor pendukung.
Namun di Buton, skenarionya justru berbalik. Kekayaan alamnya diambil, tetapi nilai tambahnya berpotensi “dititipkan” ke daerah lain. Jika pola ini dibiarkan, Buton hanya akan berada di posisi paling hulu: menyediakan bahan mentah tanpa menikmati manfaat maksimal dari hilirisasi. Masyarakat lokal berisiko hanya menjadi penonton di tengah gemuruh proyek besar yang seharusnya mengangkat kesejahteraan mereka sendiri.
Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya soal lokasi pabrik, tetapi menyangkut arah keadilan pembangunan. Ketika hilirisasi justru menjauh dari sumber daya, pertanyaan yang muncul menjadi lebih mendasar: untuk siapa sebenarnya nilai tambah itu diciptakan?
Situasi tersebut memantik kritik keras dan mempertanyakan arah kebijakan pusat.
Kritik Keras Tertuju ke Istana
Sorotan tajam datang dari mantan Penjabat (Pj) Bupati Buton, Basiran, yang memilih menyurati langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, lewat surat terbuka di media sosial.
Dalam keterangannya, Basiran mengaku langkah itu ia tempuh sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan hilirisasi Aspal Buton yang dinilai berpotensi melenceng dari tujuan awal.
“Sebagai putra daerah yang peduli dengan persoalan ini, saya membuat surat terbuka melalui postingan di Facebook dan berharap menjadi rujukan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rencana selanjutnya. Kemudian menginginkan pabrik di Karawang itu bersifat sementara sambil menunggu pembangunan pabrik utama di Buton,” kata Basiran saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Ia mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Pj Bupati Buton pada 2022, dirinya telah berupaya menjemput peluang pengembangan Aspal Buton, termasuk saat kunjungan Presiden RI periode 2014–2024 ke daerah tersebut untuk menerima gelar adat dari Kesultanan Buton.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh pasif. Ia mendorong agar kerja birokrasi lebih cepat dan terarah, terutama dalam membangun komunikasi dengan kementerian terkait dan pihak pengelola proyek.
“Pemda sebaiknya berkoordinasi dengan kementerian terkait, kemudian menghadap Gubernur Sultra agar difasilitasi pertemuan khusus dengan Danantara, supaya skema proyek hilirisasi ini jelas dan dipahami publik,” ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, juga mempertanyakan kejelasan proyek tersebut, termasuk lokasi pasti dari groundbreaking yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Perlu dikroscek apakah groundbreaking itu benar-benar terpusat di Karawang atau hanya seremonial. Karena informasi yang beredar masih simpang siur dan belum terverifikasi dari pemerintah pusat maupun pihak Danantara,” katanya.
Ia menilai polemik yang berkembang di media sosial lebih banyak dipicu oleh informasi yang belum utuh, terutama setelah muncul kabar kegiatan groundbreaking di Jawa Barat melalui Kementerian ESDM.
“Sebagai pemda, kami berpendapat pusatnya harus berada di Buton. Secara ekonomi, ini akan memberi nilai tambah bagi daerah. Jadi, agak naif jika hilirisasi Aspal Buton justru dipusatkan di luar Buton,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengaku belum dapat memberikan komentar lebih jauh sebelum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat.
“Kalau berbicara secara ekonomi daerah, sangat sulit diterima jika pabrik dibangun di luar Buton. Ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, mulai dari tenaga kerja hingga pemanfaatan komoditas lokal,” jelasnya.
Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi di wilayah Indonesia Timur dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
Proyek tersebut mencakup lima sektor energi, lima sektor mineral, dan tiga sektor pertanian, yang dibangun oleh BUMN bersama mitra strategis.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci utama untuk meningkatkan kemakmuran bangsa.
“Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” ujarnya pada 29 April 2026.
Salah satu proyek yang masuk dalam daftar tersebut adalah pengembangan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton melalui BUMN holding PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Namun, rencana pengembangan yang disebut berlokasi di Karawang, Jawa Barat, justru memicu perdebatan, mengingat bahan baku utama berasal dari Pulau Buton. Proyek ini ditargetkan meningkatkan pemanfaatan Aspal Buton dari 5 ribu ton pada 2025 menjadi 300 ribu ton pada 2030. (B/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
Editor: Muhamad Taslim Dalma
