SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat kembali memperkuat komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan. Sebanyak 27 sekolah di daerah itu memperoleh bantuan revitalisasi satuan pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp27 miliar untuk memperbaiki sarana dan prasarana belajar.
Pelaksanaan program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan di SD Negeri 7 Barangka oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi Wakil Bupati Ali Basa, Sekretaris Daerah Ibrahim Rasimu, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan La Samahu, Jumat (24/7/2026).
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengatakan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Muna Barat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan fasilitas pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Di Muna Barat ada 27 sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi. Kita berharap bantuan ini mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Anak-anak harus mendapatkan fasilitas belajar yang layak agar mereka bisa belajar dengan baik dan meraih prestasi,” ujar Darwin.
Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara itu mengungkapkan, jumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Muna Barat hanya memperoleh bantuan untuk lima sekolah, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 27 sekolah pada tahap pertama.
“Dana revitalisasi yang kita terima tahun 2026 sekitar Rp27 miliar. Dari 27 sekolah itu, sebagian sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), sementara sisanya masih dalam proses,” katanya.
Darwin optimistis Muna Barat masih berpeluang memperoleh tambahan bantuan revitalisasi pada tahap kedua tahun 2026. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai petunjuk teknis.
Menurutnya, pengelolaan bantuan dilakukan langsung oleh masing-masing sekolah, sementara pemerintah daerah berperan melakukan pengawasan. Program revitalisasi tersebut juga mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum karena menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Darwin menjelaskan, sebagian besar bangunan sekolah di Muna Barat merupakan bangunan lama yang dibangun sebelum daerah tersebut dimekarkan dari Kabupaten Muna, sehingga banyak yang membutuhkan perbaikan.
Khusus SD Negeri 7 Barangka, kata dia, sekolah tersebut mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah setelah insiden yang menyebabkan seorang siswi meninggal dunia akibat tertimpa bangunan sekolah.
“SD Negeri 7 Barangka sebenarnya tidak masuk dalam usulan revitalisasi. Namun, setelah kejadian yang merenggut nyawa seorang siswi, kementerian memberikan perhatian khusus dengan mengalokasikan rehabilitasi total dan pembangunan gedung baru,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna Barat, La Samahu, mengatakan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan revitalisasi agar berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Ia merinci, dari 27 sekolah penerima bantuan, terdiri atas 13 sekolah dasar (SD), 9 sekolah menengah pertama (SMP), serta 5 taman kanak-kanak/PAUD.
Menurutnya, masih terdapat sekitar 41 SD di Muna Barat yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan data pokok pendidikan (Dapodik) agar lebih banyak sekolah dapat diusulkan menerima bantuan pada tahun mendatang.
“Saat ini sudah ada sekitar 30 SD yang datanya tervalidasi dalam sistem. Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat memperoleh bantuan revitalisasi secara bertahap,” ujarnya.
Samahu menambahkan, dana bantuan revitalisasi ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening masing-masing sekolah. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh panitia pembangunan sekolah dengan pengawasan dari aparat penegak hukum.
“Nantinya proses revitalisasi juga didampingi dua konsultan, yakni konsultan yang ditunjuk panitia pembangunan sekolah dan konsultan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berasal dari Universitas Halu Oleo serta Universitas Muhammadiyah,” tutupnya. (*)
Laporan: Adin
Editor: Jumriati
