SULTRATRATOP.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengalokasikan anggaran besar senilai Rp79,3 miliar untuk memperbaiki tujuh ruas jalan provinsi pada 2026.
Dana tersebut difokuskan pada penanganan jalan rusak berat yang dinilai krusial bagi konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Program itu menjadi bagian dari program Jalan Mulus Antar Wilayah (Jamaah) yang didorong Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) bersama Wakil Gubernur Hugua, dengan penekanan pada efektivitas penggunaan anggaran dan dampak langsung di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pantja Widhia Justianus Tolia menjelaskan, total panjang jalan yang akan ditangani mencapai 26,70 kilometer dan tersebar di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Bombana, Konawe Selatan (Konsel), Kendari, hingga Buton Utara (Butur).
“Seluruh pekerjaan ini masuk dalam anggaran reguler tahap pertama tahun 2026, dengan fokus pada ruas prioritas,” ujarnya pada Senin (13/4/2026).
Dari total Rp79,3 miliar yang disiapkan, porsi terbesar dialokasikan untuk peningkatan jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Bombana sepanjang 10 kilometer dengan anggaran Rp30,9 miliar.
Disusul ruas Lambale–Ereke di Butur sepanjang 5 kilometer senilai Rp15,4 miliar.
Sementara itu, peningkatan jalan Motaha–Alangga di Konsel sepanjang 5,5 kilometer menghabiskan Rp13,08 miliar, ditambah dukungan dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp2 miliar untuk tambahan pekerjaan 0,5 kilometer.
Anggaran lainnya tersebar pada beberapa ruas strategis, di antaranya jalan Punggaluku–Ambesea di Konsel sepanjang 3 kilometer dengan nilai Rp9,2 miliar, serta jalan batas Kota Kendari (Purirano) menuju Toronipa sepanjang 2 kilometer yang menelan biaya Rp6 miliar.
Adapun peningkatan jalan SP3 Konda menuju Bandara Haluoleo sepanjang 0,7 kilometer dialokasikan anggaran Rp2,5 miliar.
Gubernur Andi Sumangerukka juga menegaskan, penggunaan anggaran tersebut diprioritaskan pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan tinggi dan menjadi kewenangan provinsi.
Menurutnya, setiap rupiah yang digelontorkan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam memperlancar mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan jalan harus sesuai standar. Kalau kualitasnya buruk, masyarakat yang dirugikan dan pemerintah akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Ia juga meminta Inspektorat Sultra untuk aktif mengawasi pelaksanaan proyek agar penggunaan anggaran tetap transparan dan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi. (*/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
