SULTRATOP.COM, JAKARTA – Di tengah padatnya agenda pemerintahan, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, terus aktif melobi pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan daerahnya. Kali ini, Darwin melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta untuk mendorong penataan kawasan kumuh di desa-desa wilayah kepulauan Muna Barat.
Audiensi tersebut berlangsung pada Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan itu, Darwin mengusulkan penataan kawasan kumuh di sejumlah desa kepulauan seperti Bangko, Gala, Pasipadangan, Maginti, Kangkonawe, Santiri, Tasipi, Santigi, Bero, Mandike, Tiga dan desa lainnya.
Ketua DPD Golkar Sultra itu mengatakan, dirinya sengaja membawa langsung persoalan kawasan permukiman di wilayah kepulauan karena masih banyak desa yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait infrastruktur dasar, sanitasi, lingkungan permukiman hingga akses jalan lingkungan.
“Untuk Desa Bangko ini, tahun lalu ditolak oleh Kementerian PKP karena masalah luasan. Jadi, saya usulkan kembali dengan menambah luasan dengan memasukkan desa-desa yang berada di wilayah kepulauan. Luas yang dibutuhkan sekitar 15 hektare, jadi semua desa yang ada di kepulauan kita masukkan,” kata La Ode Darwin saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (21/5/2026) malam.
Pria yang kerap disapa DW itu menjelaskan, penataan kawasan tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki lingkungan permukiman masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan.
“Semua desa yang ada di wilayah kepulauan itu masuk dalam kategori kawasan kumuh. Untuk itu, kami berharap melalui dukungan program ini, kawasan permukiman di desa-desa yang berada di kepulauan dapat menjadi lebih tertata, sehat, dan layak huni bagi masyarakat,” tuturnya.
DW menambahkan, pihak Kementerian PKP yang diwakili Dirjen Kawasan Permukiman menyambut baik usulan yang disampaikannya. Nantinya, penataan kawasan kumuh tersebut akan disesuaikan dengan prioritas kementerian.
“Kami siap mendukung penuh program penataan kawasan kumuh tersebut, baik melalui kesiapan data, lahan, maupun kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program dapat berjalan maksimal. Kami juga berharap Kementerian PKP dapat memberikan dukungan program untuk penataan kawasan kumuh, khususnya di wilayah kepulauan yang memang membutuhkan perhatian serius,” ucapnya. (*/ST)
Laporan: Adin
Editor: Muhamad Taslim Dalma
