SULTRATOP.COM, MUNA – Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia memproyeksikan kawasan Transmigrasi UPT Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan.
Kawasan transmigrasi yang dibangun sejak 2017 itu berada di Kawasan Transmigrasi Muna Timur Raya (Mutiara) dan masuk dalam program pengembangan kawasan transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Transmigrasi RI, Edy Gunawan, melakukan kunjungan kerja strategis ke kawasan Transmigrasi UPT Raimuna pada Minggu (18/10/2026). Kunjungan tersebut didampingi Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.
Edy Gunawan mengatakan, kunjungan itu bertujuan memantau langsung progres pembangunan infrastruktur fisik di kawasan transmigrasi tersebut.
“Kunjungan ini, melihat progres pembangunan karena kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Muna,” terang Edy.
Menurut Edy, pengembangan kawasan Transmigrasi Raimuna diharapkan dapat menggerakkan sektor pertanian dan perkebunan. Kedua sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian sekaligus sumber mata pencaharian warga transmigrasi Raimuna.
Selain meninjau progres pembangunan infrastruktur, Kementerian Transmigrasi RI juga menyerahkan sertifikat tanah kepada seluruh warga transmigrasi Raimuna.
Ke depan, kata Edy, pengembangan kawasan transmigrasi akan diarahkan untuk meningkatkan potensi kawasan tersebut. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna lebih aktif menyampaikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor transmigrasi.
“Kami siap berkoordinasi dengan dinas terkait apa yang jadi kebutuhan masyarakat Muna secara keseluruhan. Selain itu komunikasi baik dengan pak Ridwan Bae bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Muna secara luas,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menuturkan bahwa kunjungan Sekjen Kementerian Transmigrasi ke Muna harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi perlu dikomunikasikan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Mantan Bupati Muna dua periode itu meminta Pemkab Muna, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lebih proaktif mengidentifikasi berbagai kekurangan pembangunan di daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi banyak daerah, Ridwan menilai pemerintah daerah perlu aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Pembangunan apa yang kurang di Muna ini hampir semua saya tahu. Banyak keluhan warga soal pembangunan yang saya terima,” timpalnya.
Meski DPR RI memiliki fungsi memperjuangkan aspirasi masyarakat, Ridwan menegaskan bahwa upaya tersebut tetap perlu dibarengi koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.
“Pemda harus mampu memelihara apa yang sudah dibangun bersama Kementerian karena pak Sekjen datang bersama direktur. Jadi proposal kebutuhan harus terukur,” harapnya.
Selain mendorong komunikasi antarlembaga, Ridwan juga menyoroti pentingnya kesiapan perencanaan pembangunan di daerah. Menurutnya, setiap usulan program harus didukung perencanaan yang matang agar bantuan pembangunan dari pemerintah pusat dapat direalisasikan secara tepat sasaran.
Ia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang perlu lebih aktif menjalin komunikasi dengan pihak balai. Menurutnya, pekerjaan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan bisa terhambat apabila perencanaannya belum siap.
Karena itu, Ridwan meminta instansi terkait menjadikan kesiapan perencanaan sebagai perhatian utama dalam merumuskan program pembangunan daerah. (B/ST)
Laporan: Nasrudin
Editor: Muhamad Taslim Dalma
