SULTRATOP.COM, KENDARI — Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan perbaikan pada Maret 2026. Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya menghapus kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 10,02 persen, atau sekitar 293,4 ribu orang. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025.
Meski secara keseluruhan kemiskinan mengalami penurunan, perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan tercatat mencapai 12,83 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan berada pada angka 6,17 persen.
Dengan demikian, persentase kemiskinan di perdesaan masih lebih dari dua kali lipat dibandingkan perkotaan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi Sultra memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.
Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, maupun berkembangnya aktivitas industri dan hilirisasi.
Menurutnya, dampak pembangunan terhadap masyarakat juga perlu dilihat melalui indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan, termasuk kemiskinan.
“Ketika investasi dan hilirisasi berkembang, sejauh mana masyarakat Sulawesi Tenggara akan memperoleh manfaatnya?” kata Hadi saat membuka kegiatan peringatan Hari Statistik Nasional 2026 di Kantor BPS Sultra, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kendari, Jumat (25/9/2026).
Data kemiskinan tersebut menjadi penting dibaca bersamaan dengan perkembangan ekonomi Sultra yang dalam beberapa tahun terakhir ditopang oleh investasi, pertambangan, dan hilirisasi nikel.
Pertumbuhan aktivitas ekonomi memang berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah pekerja. BPS mencatat sekitar 1,4 juta penduduk Sultra bekerja pada Mei 2026.
Namun, struktur pekerjaan masyarakat Sultra masih didominasi sektor di luar pertambangan. Sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 34,32 persen, disusul perdagangan dan administrasi pemerintahan.
Di sisi lain, jumlah pekerja formal juga meningkat dari sekitar 534 ribu orang pada Februari menjadi 567 ribu orang pada Mei 2026.
BPS menilai indikator tersebut perlu dibaca secara bersamaan untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (B/ST)
Laporan: M11
