SULTRATOP.COM, KENDARI – Program Makan Bergizi (MBG) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan capaian besar. Hingga awal Mei 2026, realisasi penyaluran anggaran program tersebut telah mencapai Rp725,41 miliar dengan total 667.305 penerima manfaat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kota Kendari tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak di Sultra.
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra mencatat penerima manfaat program itu terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil dan menyusui, hingga tenaga kependidikan.
Pelaksanaan MBG didukung oleh 273 SPPG yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Selain Kendari, wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbesar berikutnya yakni Kabupaten Konawe dan Kabupaten Muna. Secara keseluruhan, seluruh wilayah di Sultra mulai menerima manfaat program MBG sejak April 2026.
Tak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, program tersebut juga memberi dampak ekonomi yang cukup besar. Tercatat sekitar 12.600 tenaga kerja telah terserap dalam pelaksanaan MBG, dengan dukungan lintas sektor termasuk TNI dan Polri.
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh mitra pelaksana di lapangan.
“Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Kami akan terus mendukung agar program ini berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resminya pada Kamis (7/5/2026).
Meski mencatat capaian besar, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya terkait ketersediaan bahan baku yang harus tetap sesuai perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar dan keterbatasan pasokan di beberapa daerah.
Tantangan lainnya adalah perluasan layanan ke wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis berbeda dibanding kawasan perkotaan.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada pemenuhan standar kesehatan dan lingkungan, seperti kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, ketersediaan energi seperti gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional SPPG, khususnya di wilayah terpencil, menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan layanan program.
Kanwil DJPb Sultra menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya lokal dan peningkatan keterlibatan UMKM agar program MBG mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ke depan, pelaksanaan MBG di Sultra akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni peningkatan kualitas layanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, dan penguatan keberlanjutan program.
“Kami berharap pelaksanaan MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan disiplin dalam pengelolaan keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program ini terus berkembang dan adaptif terhadap berbagai tantangan,” tutur Iman. (B-/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
