SULTRATOP.COM, JAKARTA — PT Vale Indonesia menegaskan komitmennya dalam menerapkan praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan dalam pengembangan proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Proyek ini mencakup pembangunan smelter pengolahan nikel dan hingga akhir 2025 masih berada pada tahap konstruksi, sebelum memulai kegiatan penambangan pada 2026.
Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen menjalankan pengelolaan pertambangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini tidak lepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Budiawansyah dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Budiawansyah saat menjadi penanggap dalam peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI) yang diselenggarakan Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan juru kampanye Satya Bumi Alexandra Aulianta serta Kisran Makati dari Puspaham sebagai pembicara.
Dalam forum itu, Budiawansyah menanggapi sejumlah temuan riset, termasuk terkait kajian hidrologi. Ia menjelaskan bahwa sebelum kegiatan penambangan dilakukan, PT Vale selalu menyusun kajian hidrologi guna mengelola air limpasan tambang agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dialirkan ke badan air.
Kajian tersebut meliputi pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran limpasan, data curah dan intensitas hujan, perhitungan potensi debit air, erosi, sedimentasi, hingga desain saluran drainase dan fasilitas penangkap sedimen.
Pemantauan kualitas air dilakukan secara rutin pada titik-titik yang telah ditentukan. “Ini menjadi wujud nyata kami dalam mengelola lingkungan,” kata Budiawansyah.
Terkait pembukaan lahan, PT Vale mencatat total areal IUPK yang telah dibuka di Pomalaa mencapai 880,3 hektare atau sekitar 4,3 persen dari total luasan IUPK. Dari jumlah tersebut, area hutan lindung yang dibuka mencapai 82,4 hektare atau 0,4 persen. Sebagian besar lahan digunakan untuk sarana penunjang permanen seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, dan ore stockpile.
“Khusus periode 2024 hingga 2025, bukaan lahan baru tercatat seluas 487,9 hektare, bukan 854,29 hektare seperti yang disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,” ujarnya.
Budiawansyah juga menekankan bahwa perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan. Menanggapi kekhawatiran terkait kondisi kesehatan warga Desa Hakatutobu, ia menyebutkan bahwa desa tersebut berada pada daerah aliran sungai yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale.
Ia menambahkan, sejumlah desa yang dikaji berada di sekitar wilayah dengan beberapa konsesi pertambangan lain yang telah beroperasi lebih dahulu.
Sebagai pembanding, Budiawansyah menyebut praktik pertambangan berkelanjutan PT Vale telah diterapkan di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, yang berhasil meraih berbagai penghargaan, antara lain PROPER Emas 2024 dari KLHK, Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025 untuk konservasi keanekaragaman hayati, serta Lestari Awards 2025.
“Kami mengapresiasi kajian yang telah dilakukan dan memandang transparansi sebagai cara membangun kegiatan pertambangan yang lebih baik. Kami terbuka terhadap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan LSM,” pungkasnya. (—)
