SULTRATOP.COM, KENDARI — Ruang rapat di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (2/2/2026), disiapkan layaknya meja perundingan masa depan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).
Namun satu kursi yang semestinya menjadi kunci dialog justru tak terisi. Ketidakhadiran Nur Alam membuat mediasi yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra berakhir tanpa jabat tangan.
Pemerintah daerah sebenarnya menaruh harapan besar pada pertemuan itu. Polemik kepemilikan dan status badan hukum Yayasan Unsultra telah berbulan-bulan menyisakan ketidakpastian, bukan hanya di level elite yayasan, tetapi juga di lingkungan kampus yang dihuni ribuan mahasiswa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio tak menutupi kekecewaan. Menurutnya, pemerintah sudah membuka pintu selebar mungkin agar para pihak duduk setara, meninggalkan ketegangan di luar ruangan.
“Forum ini kami bangun untuk menyelamatkan kepentingan pendidikan, bukan arena saling mengalahkan. Tanpa kehadiran langsung semua pihak, tujuan itu sulit tercapai,” ujarnya.
Sejak awal, Pemprov menegaskan mediasi tidak boleh diwakilkan. Prinsip tersebut dimaksudkan agar keputusan yang lahir benar-benar mencerminkan komitmen personal, bukan sekadar sikap formal di atas kertas.
Karena itu, surat tanggapan yang dikirim Nur Alam dinilai belum menjawab esensi undangan.
Dalam balasannya, Nur Alam menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah serta memastikan kegiatan akademik Unsultra tetap berjalan. Ia juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang bergulir di kepolisian.
Asrun menilai sikap tersebut patut dihargai, namun menegaskan bahwa mediasi pemerintah berada pada jalur berbeda dengan penegakan hukum.
“Kami tidak memasuki wilayah penyidikan. Tugas pemerintah adalah menjaga agar layanan pendidikan tidak menjadi korban dari konflik internal,” tegasnya.
Surat itu juga menyinggung persoalan teknis yang mulai terasa dampaknya, yaitu tersendatnya pencairan dana Unsultra di Bank Sultra.
Bagi pemerintah daerah, sinyal tersebut menjadi alarm bahwa polemik yayasan sudah menyentuh aspek operasional kampus.
Sementara itu, pihak Yusuf hadir memenuhi undangan dan menyatakan kesiapan berdialog kapan pun. Ketimpangan kehadiran inilah yang membuat pertemuan perdana lebih banyak berisi pemaparan ketimbang perundingan.
Meski menemui jalan buntu, Pemprov Sultra memilih tidak menutup pintu. Undangan baru akan kembali dilayangkan dengan harapan Nur Alam bersedia hadir secara langsung pada kesempatan berikutnya. (*/St)
Kontributor: Ismu Samadhani
