SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Hari ini, Jumat 20 Februari 2026 tepat setahun sudah La Ode Darwin dan Ali Basa memimpin Kabupaten Muna Barat (Mubar). Dengan masa jabatan periode 2025–2030, dua sosok ini hadir memberi warna baru di Bumi Laworo dengan langkah yang terukur dan bertahap.
Sejak melafazkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu, Darwin–Ali bergerak cepat menata arah pembangunan, menjadikan tahun pertama sebagai fase peletakan fondasi menuju “Liwu Mokesa”, rangkaian kata yang berasal dari bahasa Muna.
Slogan Liwu Mokesa yang secara harfiah berarti “Kampung Bagus” atau dapat pula dimaknai sebagai negeri yang makmur/berkah. Slogan ini adalah perwujudan dari visi yang mereka usung, Tumbuh, Sehat, dan Keren. Hal itu bukanlah sekadar rangkaian kata-kata biasa.
Setiap istilah mengandung makna strategis: Tumbuh (Tulus, Bersama, Unggul, Harmonis), Sehat (Sejahtera, Tangguh), Dan (Damai, Aman), serta Keren (Kompetitif, Toleran, Elok, Nyaman). Rangkaian nilai inilah yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Darwin–Ali dalam membangun Muna Barat.
Dalam tahun pertamanya, visi tersebut mulai diterjemahkan melalui langkah-langkah konkret di berbagai sektor—dari pembukaan akses transportasi laut dan udara, menegakkan disiplin aparatur sipil negara (ASN), peningkatan layanan kesehatan-pendidikan-infrastruktur, penguatan pertanian dan peternakan, pengembangan sektor perikanan dan pariwisata, hingga sektor-sektor lainnya.
Meski perjalanan masih panjang – sisa empat tahun ke depan, tanda-tanda Liwu Mokesa sebagai daerah yang nyaman, tertata, dan berdaya saing perlahan mulai terlihat di Bumi Laworo. Tentu langkah itu tidaklah mudah dengan adanya efisiensi di berbagai sektor yang digariskan pemerintah pusat.
Usai pelantikan, La Ode Darwin – Ali Basa sudah dihadapkan dengan pengurangan atau pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Total sekitar Rp58 miliar tak lagi terkucur untuk Muna Barat.
“Insyaallah, kami akan memaksimalkan anggaran yang tersedia,” ujar Darwin dengan penuh optimisme kepada Sultratop.com, di hari pelantikannya.
Langsung Garap Sektor Transportasi
Bagi daerah seperti Muna Barat, sektor transportasi bukan sekadar urusan mobilitas, melainkan urat nadi pembangunan. Akses laut dan udara menentukan kelancaran distribusi barang, pergerakan orang, hingga konektivitas ekonomi dengan daerah lain.
Tanpa transportasi yang memadai, potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata sulit berkembang optimal. Karena itu, penguatan sektor perhubungan menjadi kunci untuk membuka isolasi, menekan biaya logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itulah yang dibaca oleh La Ode Darwin – Ali Basa. Makanya tak sampai sebulan memimpin, Darwin yang akrab dengan sapaan DW bergerak cepat dalam bidang perhubungan. DW menyambangi kantor pusat ASDP Ferry di Jakarta dan bertemu stakeholder terkait pembukaan trayek baru Tondasi-Torobulu. Sebuah loncatan menjelang arus mudik Idulfitri 2025.
Langkah itu membuat Masyarakat Muna Barat dan kabupaten tetangga dapat menikmati KMP Rubiah dari Torobulu ke Tondasi maupun sebaliknya sejak 28 Maret 2025.
Bukan hanya jalur laut, jalur udara yang sempat mengalami mati suri mampu dihidupkan kembali. Bandar Udara Sugimanuru yang semula sepi, tampak bergeliat pasca terbang kembalinya Wings Air ATR 72-600 pertanggal 21 Maret 2025.
Namun begitu, per 3 Juli 2025, Wings Air berhenti beroperasi kembali di rute tersebut karena minimnya jumlah penumpang. Tak mau berlama-lama, sebagai solusi atas kekosongan maskapai di Sugimanuru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat beralih memberikan subsidi kepada maskapai lain.
Sriwijaya Air tercatat telah memulai penerbangan subsidi rute Muna Barat–Makassar sejak awal 2026 untuk menjaga konektivitas daerah.
Meningkatkan Kedisiplinan ASN
Peningkatan kedisiplinan tenaga ASN di lingkup Pemkab Muna Barat menjadi salah satu fokus utama Darwin – Ali Basa. Hal ini sejalan dengan misi kedua yang diemban oleh Laode Darwin dan Ali Basa yakni Mewujudkan SDM Unggul, Cerdas, Sehat, Beriman, dan Berbudaya.
Di awal pemerintahannya, Bupati Darwin bersama Wakil Bupati Ali Basa beberapa kali turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak). Salah satunya pada 6 Maret 2025, mereka menemukan ada ASN belum masuk kantor pada pukul 08.30 Wita. Bahkan di salah satu organisasi perangkat daerah OPD, ASN yang baru masuk kantor sekitar 3-4 orang.
Kondisi itu sangat ironis, sebab Pemkab Muna Barat telah menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sekitar Rp36 miliar. Dengan melihat ASN yang seenaknya masuk kantor, Darwin yang geram berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh.
Gebrakannya tidak menunggu lama. Pada 24 Maret 2025 Bupati Muna Barat meluncurkan sistem daftar hadir berbasis elektronik melalui aplikasi SIM-ASN guna memudahkan pengawasan terkait kedisiplinan,
Digitalisasi itu berangkat dari keprihatinannya karena sangat banyak ASN yang tidak mematuhi jam kerja bahkan tidak masuk kantor selama berbulan-bulan. Melalui daftar hadir elektronik ini, Pemerintah mengukur kedisiplinan dan kinerja ASN.
Pelanggaran kedisiplinan langsung berimbas pada perolehan TPP yang aturannya mengacu pada Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2000.
“Absen ini akan saya kontrol langsung mulai admin sampai bendahara. Apabila saya temukan ada yang bermain-main akan saya pidanakan. Mengenai metodenya bagaimana akan saya lakukan apakah dengan cara cyber atau bagaimana yang jelas saya akan awasi langsung. Apabila saya temukan saya dorong ke pihak yang berwajib” tegas Darwin saat peluncuran aplikasi tersebut.
Omongan sang bupati terbukti tegas meski belum sampai memidanakan. Setelah menerima informasi adanya indikasi manipulasi data absensi, Darwin langsung memanggil seluruh operator SIM ASN terkait dugaan manipulasi data absensi pada 1 September 2025. Sampel kasusnya: ada pegawai yang datang ke kantor pukul 08.30 WITA, tetapi data kehadirannya dicatat pukul 07.30 Wita.
“Jadi, mulai sekarang saya minta kepada Kabag Ortala Setda Mubar untuk menambahkan absensi menjadi empat kali sehari. Absensi dilakukan saat masuk kantor pukul 07.30 WITA, saat istirahat pukul 12.00 WITA, saat kembali masuk kantor pukul 13.00 WITA, dan saat pulang pukul 16.00 WITA. Jadi, absensi dilakukan empat kali dalam sehari,” ucapnya.
Penambahan sistem absensi ini membuat kehadiran ASN dapat terpantau lebih akurat. Penerapan sistem ini juga untuk menghindari kecemburuan antar pegawai, mengingat ada pegawai yang rajin dan tidak rajin tapi tetap menerima TPP dalam jumlah yang sama.
Darwin juga sering kali menyoroti sejumlah ASN yang tidak berdomisili di Muna barat. Oleh karena itu, Pemkab Muna Barat mewajibkan seluruh ASN, termasuk PPPK yang baru dilantik, untuk berdomisili di Muna Barat.
“Masih ada ASN yang tinggal di luar Muna Barat. Dua hari lalu saya cek langsung di Tugu Lagadi dan mendapati ASN yang masih balik di Muna. Saya hitung-hitung, jumlahnya sekitar 50 orang,” ungkap Darwin, 28 November 2025.
Jumlah tersebut sebenarnya tidak sampai lima persen dari total ASN di Muna Barat. Meski begitu, ia menilai angka sekecil apa pun tetap berdampak pada kualitas pelayanan, terlebih pada instansi yang membutuhkan kehadiran pegawai setiap hari.
Kebijakan kewajiban domisili ini ditegaskan sebagai langkah strategis agar perputaran uang dan belanja pegawai tetap berada di dalam daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk memastikan pelayanan publik yang maksimal.
Peningkatan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Memasuki satu tahun pertama pemerintahan Darwin–Ali, peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diarahkan sebagai wujud konkret dari visi Tumbuh, Sehat, dan Keren. Ketiga sektor ini menjadi penjabaran langsung dari cita-cita menghadirkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh, sekaligus daerah yang kompetitif, elok, dan nyaman untuk ditinggali.
Bagi Muna Barat, layanan puskesmas 24 jam, pembenahan fasilitas sekolah, hingga pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan rasa aman, akses yang adil, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga.
Dalam tahun pertamanya, pemerintahan Darwin–Ali berupaya memastikan bahwa visi tersebut tidak berhenti pada slogan, melainkan mulai terwujud melalui kebijakan dan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Contoh nyata di bidang pendidikan, salah satu program unggulan yang sudah dijalankan adalah bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa TK/PAUD, SD, dan SMP, mulai dari pakaian hingga sepatu. Selain itu, sejumlah bangunan sekolah juga direhabilitasi dan dibangun ulang guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman.
Tak hanya itu, Darwin-Ali juga memberi perhatian serius bagi generasi muda yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Salah satunya adalah kelanjutan pembangunan asrama mahasiswa asal Muna Barat di Kota Kendari yang akan direalisasikan pada 2026 ini.
Langkah itu diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan tempat tinggal mahasiswa, sekaligus bentuk investasi jangka panjang daerah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. La Ode Darwin bahkan meninjau langsung lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan asrama mahasiswa tersebut pada 12 Februari 2026.
“Saya akan minta dari Dinas PUPR Muna Barat untuk menghitung terlebih dahulu, kita prioritaskan lokasi ini harus ditimbun dulu. Karena lokasinya agak dalam dan harus diratakan tanahnya. Kalau lahannya sudah rata, baru kita akan desain bangunannya seperti apa. Yang pasti 2026 ini kita mulai bangun,” kata La Ode Darwin.
Di sektor kesehatan, Pemda Muna Barat memastikan layanan puskesmas 24 jam di seluruh wilayah. Sebanyak 16 puskesmas telah menerapkan layanan ini, lengkap dengan tenaga dokter yang siaga. Program dokter keliling juga dijalankan untuk menjangkau pasien yang tidak memungkinkan datang langsung ke fasilitas kesehatan. Kepala desa/lurah diharapkan menjadi ujung tombak dari kesuksesan program ini sebab informasi tentang pasien sangat dibutuhkan dari peran mereka.
Untuk memperluas jangkauan layanan, pemerintah daerah juga telah membentuk dua puskesmas baru, yakni Puskesmas Lagadi dan Puskesmas Sidomakmur, serta memperkuat peran pustu di desa-desa. Selain itu, Laboratorium Kesehatan Daerah juga sedang disiapkan dan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Di samping itu, percepatan peningkatan status RSUD Muna Barat juga tengah diupayakan dengan mempercepat rencana pembangunan rumah sakit yang sempat tertunda di tahun kemarin.
Pada sektor infrastruktur, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemda Muna Barat memanfaatkan Dana Bagi Hasil dan program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk membangun dan meningkatkan kualitas jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer. Ruas jalan yang dibangun antara lain jalan dua jalur Matarawa–Kusambi sepanjang 2,2 kilometer, Kusambi–Guali sepanjang 5 kilometer, serta Lakalamba–Lawada sepanjang 2,7 kilometer.
Di bidang irigasi, pemerintah daerah merehabilitasi sejumlah jaringan irigasi, di antaranya irigasi Katangana, Kasimpa Jaya, Wanseriwu, dan Lawada Jaya, dengan total luasan ratusan hektare sawah. Diharapkan setelah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada, potensi petani padi yang ada di Muna Barat makin maksimal ke depan.
Pembangunan jembatan dan drainase juga tak luput dari perhatian. Ada tiga jembatan yang sudah dibangun Pemda melalui dana Rehabiltasi dan Rekonstruksi, yakni jembatan Tolimbo, jembatan Koke, Latugho dan jembatan Maperaha serta pembangunan drainase sepanjang ruas jalan Kelurahan Tiworo.
Selain itu, Pemda juga menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta dukungan kepada kelompok usaha masyarakat melalui Dinas Sosial dan Dinas Perumahan. Ada kurang lebih 200 rumah warga yang tidak layak huni yang dibantu dan puluhan kelompok usaha yang diberikan suntikan permodalan maupun peralatan kerja.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Darwin pada awal masa pemerintahannya adalah masih adanya 11 desa di wilayah kepulauan Muna Barat yang belum teraliri listrik. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia menargetkan empat desa: Bero, Gala, Mandike, dan Santigi dapat segera menikmati aliran listrik.
Bersama Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Perusahaan Listrik Negara, pada Juni 2025 Pemkab Muna Barat telah turun langsung melakukan survei lapangan sebagai langkah percepatan. Sementara tujuh desa lainnya ditargetkan menyusul dan rampung teraliri listrik paling lambat 2027.
“Jadi kami sudah turun duluan. Kami jemput bola cepat,” ujar Darwin saat menjadi pembicara dalam forum PLN Sulserabar, Agustus 2025.
Langkah proaktif tersebut menegaskan komitmen Pemkab Muna Barat untuk memastikan akses listrik merata hingga pelosok kepulauan. Pemerataan energi dipandang sebagai kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penguatan Pertanian dan Peternakan
Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor agraris, penguatan produksi pangan dan peternakan menjadi langkah strategis La Ode Darwin-Ali Basa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Di Muna Barat, denyut ekonomi rumah tangga memang banyak bertumpu pada hasil kebun, sawah, dan ternak. Karena itu, ketika sektor ini bergerak maju, dampaknya langsung terasa pada peningkatan pendapatan warga.
Bagi Darwin, perhatian terhadap pertanian dan peternakan bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi kebutuhan mendasar. Stabilitas harga pangan, ketersediaan pasokan, hingga daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor ini.
Jika produksi meningkat dan biaya usaha dapat ditekan, maka petani dan peternak memiliki ruang lebih besar untuk memperoleh keuntungan yang layak. Pada saat yang sama, daerah tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar.
Di bidang pertanian, fokus kebijakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar petani, terutama penyediaan bibit unggulan. Pemerintah daerah mendistribusikan bibit jagung jenis Bisi 2, yang selama ini sulit dijangkau petani akibat harga yang relatif mahal.
Selain itu, Pemda Muna Barat juga menyalurkan bibit padi unggulan jenis Inpari 32 dan Inpari 42 untuk ditanam pada lahan sawah masyarakat seluas kurang lebih 750 hektare.
Tidak hanya tanaman pangan, Muna Barat yang dikenal sebagai salah satu sentra buah-buahan di Sulawesi Tenggara juga mulai diarahkan pada pengembangan komoditas hortikultura. Budidaya kelapa genjah, durian, dan alpukat menjadi bagian dari upaya diversifikasi dan peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian.
Untuk menunjang produktivitas, Pemda juga menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda empat (jonder) dan hand traktor kepada kelompok tani. Bantuan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik petani, khususnya keterbatasan alat saat pengolahan lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi bantuan pascapanen melalui dukungan program pemerintah pusat, yakni mesin combine silvester.
Pada sektor peternakan, keseriusan Pemda Muna Barat ditandai dengan pembentukan Dinas Peternakan sebagai perangkat daerah tersendiri. Langkah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi peternakan yang selama ini kurang dimaksimalkan sekaligus mendorong Muna Barat sebagai salah satu daerah penghasil telur.
Melalui dinas tersebut, Pemda mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 28 ribu ekor ayam petelur yang telah dibagikan kepada 27 kelompok peternak. Sejak program ini diluncurkan, produksi telur mencapai sekitar 15 ribu butir per harinya.
Meskipun bantuan bibit ayam belum lama disalurkan, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Muna Barat Nestor mengaku terkesan dengan antusiasme dan semangat para petani. Ia menyebut, produktivitas ayam petelur diperkirakan masih akan terus meningkat seiring dengan waktu.
“Produktivitasnya memang belum maksimal, karena baru beberapa minggu bantuan disalurkan. Ke depan, tentu kita harapkan hasilnya lebih tinggi. Saat ini saja permintaan dari pembeli sudah cukup tinggi, petani mulai kewalahan,” ujarnya pada 6 Oktober 2025.
Distan memproyeksikan produksi telur bisa meningkat hingga 18 ribu butir per hari, seiring dengan meningkatnya usia dan produktivitas ayam.
Selain ayam petelur, pemerintah daerah juga mendukung kelompok peternak sapi dan ayam pedaging. Sepanjang 2025, sebanyak 405 ekor sapi telah disalurkan kepada 59 kelompok, serta 10 ribu ekor ayam pedaging kepada 43 kelompok peternak.
Pengembangan Sektor Perikanan dan Pariwisata
Sebagai daerah kepulauan dengan bentang laut yang luas dan gugusan pulau yang eksotis, Muna Barat menyimpan potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata. Memasuki tahun pertama kepemimpinan Darwin–Ali, dua sektor ini mulai diarahkan sebagai penggerak ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, serta memperkuat daya tarik daerah.
Perhatian Pemerintah Daerah terhadap sektor ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar wilayah Muna Barat dikelilingi laut, dengan banyak warga menggantungkan hidup sebagai nelayan. Jika potensi perikanan dikelola secara optimal—mulai dari sarana tangkap, pengolahan hasil, hingga pemasaran—maka kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat signifikan.
Di sisi lain, keindahan alam dan gugusan pulau di kawasan Selat Tiworo menyimpan peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari yang mampu mendatangkan kunjungan dan perputaran ekonomi.
Pada sektor perikanan, Pemerintah Daerah mulai mendorong penguatan kelompok nelayan melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan sarana penangkapan, seperti bantuan perahu fiber kepada sejumlah kelompok nelayan. Bantuan bagang apung dan bantuan alat tangkap nelayan kepiting rajungan.
Selain itu, melalui Dinas Perikanan Pemda Muna Barat juga memberi bantuan bahan dan material pembuatan perahu fiber dan alat tangkap bubu kepiting, serta sejumlah bantuan peralatan alat tangkap lainnya.
Sementara itu, di sektor pariwisata, Pemda Muna Barat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Selain itu, pemerintah juga merumuskan master plan kawasan wisata Pagalangan (Pajala, Gala, dan Pasi Tobuang).
Di mana Desa Pajala dipersiapkan sebagai gerbang wisata sekaligus sebagai desa wisata, dan Gala serta Pulau Tobuang menjadi penyanggah. Keseriusan Pemda dalam pengembangan Pajala sebagai spot wisata yang cukup menjanjikan ditandai dengan pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata serta peningkatan kapasitas masyarakat desa setempat melalui pelatihan yang melibatkan ASIDEWI (Asosiasi Desa Wisata Indonesia).
Pemda juga melakukan revitalisasi kawasan wisata Pulau Indo dengan merehabilitasi sejumlah sarana dan prasarana, seperti Villa untuk penginapan serta MCK dan musala tempat ibadah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan daya tarik wisatawan.
Menjaga Arah di Tengah Keterbatasan, Jejaring Jadi Kekuatan
Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Muna Barat La Ode Darwin memilih menjaga arah pembangunan dengan memperkuat jejaring hingga ke tingkat pusat.
Strategi ini membuahkan hasil. Melalui komunikasi dan lobi yang intensif, ia berhasil meyakinkan Perum Bulog untuk merealisasikan sejumlah program strategis di Bumi Laworo.
Salah satu yang paling menonjol adalah rencana pembangunan gudang Bulog berkapasitas 4.000 ton di Muna Barat. Selain itu, daerah ini juga akan mendapatkan bantuan mesin pengering jagung dan padi, serta pembangunan gudang dapur seribu.
Kehadiran fasilitas yang rencananya akan terealisasi pada 2026 ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pascapanen, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian masyarakat.
Penguatan jejaring tersebut tidak lepas dari posisi strategis La Ode Darwin yang selama ini dikenal memiliki relasi luas di tingkat provinsi maupun pusat. Apalagi, pada 2 November 2025 lalu, ia terpilih sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, sebuah jabatan yang semakin memperluas ruang komunikasi dan koordinasi politiknya lintas level pemerintahan.
Sebagai pimpinan partai berlambang beringin di tingkat provinsi, Darwin memiliki akses yang lebih terbuka untuk menjembatani kepentingan daerah dengan pengambil kebijakan di pusat. Terlebih, Partai Golkar juga memiliki perwakilan di DPR RI, salah satunya Ridwan Bae yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI: komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.
Kondisi ini tentu memberi dampak strategis bagi Kabupaten Muna Barat. Selain membuka akses terhadap program-program nasional, jejaring tersebut turut mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta memperkuat daya tawar Muna Barat dalam memperjuangkan dukungan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam konteks keterbatasan anggaran daerah, jejaring politik dan kelembagaan menjadi modal penting. Bagi Muna Barat, kemampuan kepala daerah membangun komunikasi lintas level pemerintahan menjadi salah satu kunci agar pembangunan tetap berjalan, meski ruang fiskal kerap menjadi tantangan. (===)
Penyusun: Tim Redaksi Sultratop.com
