SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyebutkan ada enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023.
Keenam anggota DPRD Muna Barat yang belum melaporkan LHKPN tahun 2023 yakni La Ode Sariba, Musliadi, Munarti, Nur Aisyah Ilyas, Wa Ode Sitti Sariani Illaihi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan La Ode Thalib dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
“Jadi, ada enam anggota DPRD Muna Barat belum laporkan LHKPN tahun 2023. Untuk itu, kami mengimbau karena laporan LHKPN ini adalah kewajiban maka segera melaporkan LHKPN-nya,” kata Kasatgas Direktorat Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto ditemui di kantor bupati Muna Barat, Kamis (30/5/2024).
Kata Tri Budi Rochmanto ini, laporan LHKPN tahun 2023 ini harusnya dilaporkan paling lambat akhir Maret 2024, dan sampai Mei 2024 ini masih juga belum melaporkan LHKPN-nya.
“Meski mereka (anggota DPRD) akan berakhir masa jabatannya, tetapi masih ada kewajiban untuk melaporkan. Mereka ini masih menjabat sebagai anggota DPRD sampai berakhir. Jadi mereka masih wajib melaporkan LHKPN-nya,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Muna Barat, La Ode Sariba mengaku telah melaporkan LHKPN tahun 2023. Hanya saja belum terverifikasi dan belum ada terbit tanda terima dari KPK RI.
“Iya memang betul yang disampaikan oleh KPK. Saya sudah melaporkan LHKPN hanya saja agak terlambat menyampaikannya. Yang pasti, saya sudah melaporkan LHKPN dan tinggal menunggu tanda terima dari KPK RI,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Komisi antirasuah ini berkunjung di Muna Barat dalam rangka melakukan rapat koordinasi terkait program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2024. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, Sekda Muna Barat, LM Husein Tali, dan seluruh pimpinan OPD Muna Barat. (—-)
Kontributor: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
