SULTRATOP.COM, MUNA BARAT — Wakil Ketua Komisi V DPR RI asal Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan Kabupaten Muna Barat dalam pengusulan sekaligus pengawalan berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan mantan Bupati Muna dua periode itu saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Muna Barat, Sabtu (26/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Bae didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI, Edi Gunawan, Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Elis Sampe Andi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Muhammad Harliansyah, beserta jajaran.
Kehadiran para pejabat pemerintah pusat tersebut disambut langsung oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, Ketua TP PKK Muna Barat, Rhika Purwaningsih Darwin, pimpinan OPD, para camat, kepala desa, serta masyarakat setempat.
Ridwan Bae menegaskan akan terus mendorong berbagai program melalui kementerian dan lembaga terkait agar manfaat pembangunan dari pemerintah pusat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Muna Barat.
Menurut Ridwan, dirinya sengaja mengundang jajaran Kementerian Transmigrasi RI dan BWS Kendari untuk melihat secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Muna Barat.
Selain itu, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk meninjau pekerjaan pengaspalan ruas jalan Desa Momuntu yang bersumber dari anggaran Kementerian Transmigrasi RI tahun 2026.
“Kami sudah melihat langsung pekerjaan pengaspalan ruas jalan Desa Momuntu. Saya bersama Pak Sekjen dan Bu Direktur melihat apa saja yang masih menjadi kekurangan. Kami akan memperjuangkan agar kembali ada program dari pemerintah pusat untuk tahun 2027 hingga 2028. Yang pasti, Kabupaten Muna Barat menjadi prioritas saya,” kata Ridwan Bae.
Tidak hanya meninjau ruas jalan Desa Momuntu, Ridwan Bae bersama rombongan juga melihat langsung mata air Fotuno Sangia. Mata air tersebut direncanakan menjadi salah satu sumber pemasok air untuk mengairi areal persawahan masyarakat di Desa Sangia Tiworo, Kasimpa Jaya hingga Desa Barakkah.
Ridwan menjelaskan, dirinya turut membawa jajaran BWS Kendari karena mendapat informasi mengenai kondisi persawahan masyarakat di Desa Kasimpa Jaya yang mengalami kekeringan hingga menyebabkan tanaman padi terancam puso.
Sebelumnya, kata dia, BWS Kendari telah melakukan sejumlah langkah jangka pendek untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, di antaranya menyiapkan mobil tangki air serta memberikan dukungan bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin pompa air.
“Kami juga sudah pergi melihat mata air Fotuno Sangia. Untuk jangka panjang, kita akan membuat bendungan dan kanal. Namun, karena Fotuno Sangia masuk dalam kawasan hutan, tentu harus ada pembagian tugas,” jelasnya.
Ridwan mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Kendari akan mulai menyusun perencanaan pada 2027. Jika proses berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada 2028.
“Untuk itu, ada tugas bagi Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, agar berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait kawasan hutan di sekitar mata air tersebut. Sehingga nantinya pembangunan konstruksi oleh BWS, mulai dari bendungan, saluran air dan fasilitas pendukung lainnya, dapat dilakukan,” tuturnya.
Ridwan berharap pembangunan bendungan dan saluran irigasi tersebut nantinya dapat memberikan kepastian ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya para petani. Dengan begitu, masyarakat yang telah memiliki lahan persawahan maupun yang sedang membuka areal persawahan tidak lagi dihantui persoalan kekeringan.
“Untuk itu, kami meminta doa dari seluruh masyarakat Muna Barat agar apa yang menjadi rencana ini dapat segera terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyambut baik komitmen Ridwan Bae dalam mendorong pembangunan di daerah tersebut.
Darwin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ridwan Bae yang selama ini turut mengawal dan mendorong berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat untuk Muna Barat.
Menurut Darwin, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di Muna Barat. Terlebih, kemampuan fiskal pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat.
“Berbagai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya Inpres Jalan Daerah (IJD), Kampung Nelayan Merah Putih, pengaspalan ruas jalan Desa Momuntu dan masih banyak program lainnya,” kata Darwin.
Pria yang akrab disapa DW itu menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat di Muna Barat.
“Kita berharap dukungan dari pemerintah pusat semakin kuat untuk Muna Barat,” ujarnya.
Darwin menjelaskan, sejumlah sektor strategis terus didorong oleh pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan hingga peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Khusus sektor pertanian, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terhadap persoalan kekeringan yang mengancam lahan persawahan masyarakat.
“Kami berharap dukungan melalui BWS Kendari dapat membantu mengatasi persoalan ketersediaan air, sehingga produktivitas pertanian masyarakat dapat dipertahankan. Kalau infrastruktur pengairan bisa diperkuat, tentu akan sangat membantu masyarakat, khususnya para petani. Ini menjadi salah satu hal yang terus kita perjuangkan,” pungkasnya. (*/ST)
Laporan: Adin
Editor: Jumriati
