SULTRATOP.COM, KENDARI – Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pemerintah daerah menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah untuk memperkuat pelestarian bahasa dan budaya daerah. Di sisi lain, perguruan tinggi juga didorong membuka program studi atau jurusan bahasa daerah untuk mencetak tenaga pendidik yang mampu mengajarkan bahasa daerah secara berkelanjutan.
Kepala Balai Bahasa Sultra, Dewi Pridayanti mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya melestarikan bahasa daerah, salah satunya melalui program revitalisasi bahasa daerah yang selama ini melibatkan komunitas penutur di kabupaten dan kota.
Perwakilan komunitas penutur tersebut dilibatkan sebagai guru utama yang nantinya menyebarluaskan pengetahuan dan pembelajaran bahasa daerah kepada guru lain hingga para siswa.
“Karena tentu kami tidak bisa mengundang semua guru bahasa daerah, maka kami meminta perwakilan. Perwakilan ini menjadi guru utama atau agen yang akan mengimbaskan pengetahuan kepada guru sejawat dan murid-muridnya,” ujar Dewi saat diwawancara beberapa waktu lalu di Kendari.
Menurut Dewi, salah satu tujuan utama program revitalisasi bahasa daerah adalah mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya pelestarian melalui regulasi.
Pemerintah daerah diharapkan menerbitkan kebijakan, baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda), surat keputusan gubernur, bupati, maupun wali kota. Regulasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar penguatan bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah.
“Ujung dari program revitalisasi ini adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki regulasi untuk menguatkan bahasa daerah di wilayahnya, termasuk menjadikannya muatan lokal di sekolah,” katanya.
Ia menjelaskan, lembaga pendidikan menjadi salah satu ruang penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah. Pembelajaran sejak dini diharapkan membuat generasi muda tidak hanya mengenal, tetapi juga mampu menggunakan bahasa daerahnya.
Namun, penerapan muatan lokal bahasa daerah di Sultra tidak bisa disamaratakan karena daerah ini memiliki keragaman bahasa. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan materi yang akan diajarkan di masing-masing daerah.
Dalam satu kabupaten, misalnya, terdapat lebih dari satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat.
“Dalam satu kabupaten itu, misalnya saja di Buton, ada bahasa Wolio, Ciacia dan sebagainya. Itu sulit untuk menentukan mana bahasa daerah yang akan menjadikan muatan lokal,” ujarnya.
Selain keragaman bahasa, minimnya guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus bahasa daerah juga menjadi tantangan dalam penerapan bahasa daerah sebagai muatan lokal.
Selama ini, tidak semua sekolah memiliki tenaga pengajar yang secara akademik berasal dari jurusan bahasa daerah. Karena itu, perguruan tinggi di Sultra didorong membuka program studi atau jurusan bahasa daerah sebagai langkah jangka panjang untuk menyiapkan tenaga pendidik profesional.
Menurut Dewi, kerja sama antara pemerintah daerah dan universitas penting untuk menjawab kebutuhan tenaga pengajar bahasa daerah tersebut.
“Kesulitannya salah satunya adalah ketersediaan guru yang memang murni berasal dari jurusan bahasa daerah. Karena itu, bisa dibangun kemitraan dengan universitas untuk mendorong pembukaan jurusan bahasa daerah,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami bahasa daerah secara akademik, tetapi juga mencetak guru yang memiliki kompetensi untuk mengajarkannya secara berkelanjutan di sekolah.
Di sisi lain, Balai Bahasa Sultra telah mendokumentasikan sembilan bahasa daerah melalui penyusunan kamus bahasa daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga pengetahuan dan kekayaan bahasa daerah di Sultra.
Sembilan bahasa daerah yang telah didokumentasikan tersebut yakni Bahasa Wolio, Bahasa Tolaki, Bahasa Muna, Bahasa Moronene/Morunene, Bahasa Ciacia, Bahasa Kulisusu, Bahasa Wakatobi/Pulom, Bahasa Culambacu, dan Bahasa Lasalimu-Kamaru.(B/ST)
Laporan: M11
Editor: Muhamad Taslim Dalma
