SULTRATOP.COM, MUNA – Para pegawai Puskesmas Lohia, Kabupaten Muna melakukan aksi mogok kerja, Selasa (9/7/2024)). Dari 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Puskesmas Lohia, 13 PNS melakukan aksi mogok kerja.
Dihubungi melalui telepon selulernya, salah satu pegawai Puskesmas Lohia yang enggan disebutkan namanya membenarkan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pegawai. Kata dia, aksi mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk untuk menuntut hak mereka agar segera diberikan.
Apalagi, Puskesmas (Kapus) Lohia dan bendahara diduga tidak transparan dalam mengelola anggaran atau ada kongkalikong terkait dana BOK dan kapitasi.
“Jadi, ada kegiatan kami empat bulan terakhir tahun 2023 lalu, mulai September hingga Desember belum diberikan. Dari ratusan juta yang cair, hanya Rp8 juta yang diberikan kepada pegawai. Aksi mogok kerja ini kita akan terus lalukan sampai tuntutan kami diberikan,” katanya.
Ia mengaku sejak dua bulan lalu aksi mogok kerja ini sudah disampaikan. Hanya saja, baik dari pemerintah daerah, DPRD dan Dinkes Muna tidak mengambil langkah tegas dengan tuntutan dari para pegawai di puskesmas ini.
“Karena tuntutan kami tidak diindahkan, kami mogok kerja hari ini. Kita juga sudah mencari solusi atas hak-hak yang kami tuntutkan tapi belum juga diterima,” ucapnya.
Ia membeberkan ada banyak masalah yang ada di Puskesmas Lohia, mulai dari tidak transparannya pengelolaan dana BOK dan Kapitasi. Hingga pemalsuan tanda tangan para pegawai dan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk masyarakat tidak disalurkan.
“PMT dan transportasi kader tidak pernah disalurkan ke masyarakat. Anggaran PMT itu kurang lebih Rp200 juta,” bebernya.
Menurutnya, jika semua kegiatan yang ada di Puskesmas Lohia ada pertanggungjawabannya. Akan tetapi, seluruh pegawai bahkan staf di puskesmas ini mengaku tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban itu.
“Jadi, ada pemalsuan laporan pertanggungjawaban di sini. Kita pegawai tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban kegiatan, kita kaget tiba-tiba anggaran kegiatan itu telah dicairkan. Ini kan aneh,” ucapnya.
“Kita juga menduga ada indikasi penyelewengan dana BOK tahun 2023 lalu kurang lebih Rp680 juta,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Lohia, Wa Ode Muli Astuti dihubungi melalui telepon selulernya membenarkan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para bawahannya. Akan tetapi, kata dia, aksi mogok itu sudah diselesaikan oleh pimpinannya yakni Kepala Dinas Kesehatan Muna.
“Sudah selesai mi. Saya di puskesmas ini, kebetulan tadi Kadis Kesehatan dan Kadis Koperasi Muna datang menyelesaikan masalah ini. Proses pelayanan di Puskesmas Lohia tetap ada,” ungkapnya.
Ditanya terkait tuntutan dari para pegawai yang melakukan aksi mogok kerja karena horor kegiatan belum diberikan, Kapus Lohia menjawab bahwa itu adalah bagian internal.
“Nanti ketemu saja langsung ya,” ucapnya.
Kemudian, ditanyakan lagi terkait dugaan kongkalikongnya bersama bendahara puskesmas terkait pengelolaan dana BOK dan kapitasi, Wa Ode Astuti membantah tuduhan tersebut.
“Itu tidak benar semua. Jika ada orang yang menyebarkan kabar yang tidak benar, saya bisa kembali menuntut mereka. Tuduhan itu benar jika saya sudah dilakukan pemeriksaan,” tutupnya. (—)
Kontributor: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
