SULTRATOP.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) turun langsung memeriksa sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD di Kota Kendari. Mulai dari proyek paving blok, pengaspalan jalan hingga pemasangan penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi sasaran uji petik lembaga antirasuah bersama Inspektorat Sulawesi Tenggara (Sultra) guna memastikan anggaran negara tidak diselewengkan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Kunjungan lapangan yang dilakukan melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV itu berlangsung pada Jumat (8/5/2026). Pengawasan ketat tersebut difokuskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui dana pokir anggota DPRD.
Dalam kegiatan uji petik itu, Tim Korsup KPK RI menggandeng Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Provinsi Sultra untuk menelusuri langsung pelaksanaan proyek di lapangan, mulai dari kesesuaian volume pekerjaan, kualitas material, hingga ketepatan sasaran manfaat bagi masyarakat.
Setidaknya terdapat tiga paket pekerjaan yang menjadi sasaran pemeriksaan. Paket pertama yakni pembangunan paving blok di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, dengan nilai anggaran sebesar Rp300 juta.
Tim gabungan juga meninjau proyek pengaspalan jalan di Kelurahan Mokoau yang menelan anggaran Rp435 juta. Selain itu, proyek pemasangan PJU di Kelurahan Mandonga dengan pagu anggaran Rp247 juta turut diperiksa secara langsung.
Melalui siaran pers Dinas Kominfo Sultra, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Sultra, Muhammad Haerun mengatakan, kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Wilayah Sulawesi Tenggara, Basuki Haryono.
Menurut Haerun, salah satu tujuan utama uji petik tersebut ialah memastikan pembangunan yang bersumber dari dana pokir benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar proyek formalitas.
“KPK ingin memastikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat benar-benar direalisasikan dalam bentuk infrastruktur yang bermanfaat,” ujar Haerun di Kendari, Senin (11/5/2026).
Ia menambahkan, pengawasan tersebut juga menjadi langkah pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana pokir anggota dewan.
Selain memeriksa asas manfaat pembangunan, tim gabungan turut fokus mengecek aspek teknis pekerjaan.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan mutu pekerjaan dan spesifikasi material yang digunakan telah sesuai dengan standar dalam kontrak kerja.
Langkah itu dinilai penting untuk mencegah terjadinya gagal konstruksi maupun kerusakan dini pada fasilitas publik yang baru dibangun menggunakan uang negara.
Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Daerah Provinsi Sultra akan melakukan audit mendalam terhadap seluruh proyek yang telah dikunjungi. Audit tersebut mencakup pemeriksaan administrasi hingga fisik pekerjaan secara menyeluruh.
Hasil audit nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah sekaligus masukan bagi KPK dalam menentukan langkah supervisi berikutnya di wilayah Sulawesi Tenggara. (===)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
KPK Periksa Proyek Pokir Anggota DPRD di Kendari, Paving hingga Pengaspalan Jadi Sasaran
